Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku senang menyaksikan perjanjian kerja sama perdana Indonesia Investment Authority (INA) dengan beberapa investor. Diketahui, INA bersama PT Hutama Karya dan PT Waskita Toll Road (Waskita Karya) berhasil meneken komitmen investasi pembiayaan infrastruktur mencapai lebih dari Rp 39 triliun. Investasi ini akan digunakan untuk pembangunan sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera.
Sekilas informasi, INA merupakan lembaga pengelola investasi yang diberi mandat untuk meningkatkan investasi guna mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan membangun kekayaan negara untuk generasi mendatang. Melalui penandatanganan ini Hutama Karya dan Waskita Toll Road dapat melanjutkan berbagai rencana pembangunan infrastruktur, khususnya menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ke tahap selanjutnya.
“Ini adalah sebuah alternatif, scheme pembiayaan yang sebelumnya enggak pernah kita pikirkan, muncul, dan hari ini saya sangat senang telurnya pecah. Sudah ditandatangani tadi, nilainya kurang lebih Rp 39 triliun lebih. Ini akan memberikan efek kepercayaan, trust dari domestik maupun dari internasional, terhadap cara-cara pengelolaan keuangan kita,” ungkap Jokowi dalam acara Penandatanganan Perjanjian oleh Indonesia Investment Authority, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, (14/4).
Ia berharap, penandatanganan perjanjian perdana ini akan mendorong banyak investasi yang masuk ke Indonesia melalui INA.
“Banyak investasi yang akan masuk lewat INA, dan nanti INA bisa bekerja sama dengan BUMN (badan usaha milik negara) maupun swasta yang kita harapkan akan memberikan efek ekonomi terhadap negara kita. Kita harapkan manajemen (INA), governance yang ada di INA, tata kelola yang ada di INA betul-betul memang bisa menumbuhkan sebuah trust dari internasional maupun domestik,” jelas Jokowi.
Transaksi ini juga diharapkan juga dapat membawa multiplier effect, antara lain manfaat bagi pengguna jalan tol dan kelanjutan pembangunan jalan tol untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi waktu tempuh yang dapat mendorong efisiensi logistik.
“Pembangunan jalan tol akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi pada daerah yang dilewati, pulau Sumatera dan Jawa pada khususnya, serta Indonesia pada umumnya,” harap Jokowi.
Ia menekankan pentingnya kerja sama investasi ini, mengingat untuk pembangunan sebuah proyek jalan tol memerlukan biaya yang tinggi. Misalnya, Jalan Tol Trans Sumatera, jika dihitung per kilometer dibutuhkan biaya pembangunan Rp 90 miliar hingga Rp 110 miliar.
“Dengan biaya yang besar tersebut maka, alternatif pembiayaan diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang akan memiliki multiplier effect. Saya senang itung-itungan terakhir yang Bakaheuni (pelabuhan) sampai Terbanggi Besar, Terbanggi Besar sampai ke Kayu Agung, IRR (internal rate of return) sudah mencapai mungkin 9-10. Kalau di Jawa, biasanya sudah 12-13 (miliar) sudah pasti dapat,” ungkap Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, kementerian keuangan sebagai pengelola keuangan negara juga terus melakukan transformasi, sehingga dapat menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjawab berbagai tantangan kebutuhan pembiayaan infrastruktur.
“APBN tidak dapat bekerja sendirian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. BUMN turut memberikan kontribusi yang signifikan baik dari sisi pembangunan (konstruksi), pengelolaan aset infrastruktur, maupun pembiayaan. Untuk itu, BUMN dalam hal ini tetap terus perlu meningkatkan kapasitasnya sehingga kemampuan untuk bisa memaksimalkan leverage dari neraca keuangannya dapat dimaksimalkan, tetap bisa menjaga sustainabilitas dari keuangannya,” ungkap Sri Mulyani.
Penandatanganan dilaksanakan oleh Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah, Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto, serta Direktur Utama Waskita Destiawan Soewardjono. Selain disaksikan oleh Presiden Jokowi dan Sri Mulyani, penandatanganan disaksikan pula oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
Pada tahun 2021 lalu, INA menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk membentuk platform investasi dengan komitmen investasi hingga 3,75 miliar dollar AS (Rp 54 triliun) dengan mitra strategis global, yaitu ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), APG (Algemene Pensioen Groep, Belanda), dan CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec).
