Wamenkeu Suahasil Ingatkan K/L Soal Penggunaan BMN: Harus Beri Manfaat untuk Rakyat
Pajak.com, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan pentingnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari uang rakyat Indonesia agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa BMN harus dimanfaatkan secara optimal oleh kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.
“Pengelolaan dan penggunaan barang milik negara itu efeknya adalah untuk masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan pelayanan lebih baik, masyarakat yang bisa menjalankan kegiatan ekonominya lebih cepat,” kata Suahasil dalam acara Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 di Jakarta, dikutip Pajak.com pada Jumat (6/12).
Ia mencontohkan pemanfaatan gedung pemerintah untuk pelayanan masyarakat atau dunia usaha. Menurutnya, fasilitas seperti ini seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang kelancaran kegiatan ekonomi.
Konsolidasi dan Kolaborasi Jadi Kunci
Suahasil juga menekankan pentingnya konsolidasi dan tata kelola BMN yang baik, termasuk kolaborasi antar K/L. Ia menyoroti keberhasilan sinergi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang telah berhasil menyertifikasi sebanyak 182.042 bidang tanah.
Namun, Suahasil mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan yang belum tuntas. “Capaian ini baik, tapi masih ada yang belum tuntas. Jadi ini perlu dituntaskan. DJKN dengan kementerian terkait perlu membangun terus logika bagaimana membuat supaya tanah-tanah kita itu dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memperbaiki pelayanan pemerintah, memperbaiki pelayanan umum, dan juga bermanfaat langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Untuk memastikan keberlanjutan, Suahasil menyoroti berbagai upaya transformasi pengelolaan BMN, salah satunya melalui asuransi untuk melindungi aset negara dari risiko. Selain itu, BMN juga harus dioptimalkan untuk mendukung berbagai sektor seperti ekonomi kreatif, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi hijau, hingga startup.
“Aset negara perlu kita optimalkan terus, harus bisa mendukung ekonomi kreatif, harus bisa mendukung startup, harus bisa mendukung rumah tangga secara langsung, UMKM hingga pengembangan di ekonomi hijau kita,” imbuhnya.
Selain itu, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi juga menjadi perhatian utama. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), misalnya, telah diakui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai salah satu aplikasi unggulan untuk pengelolaan aset negara.
“Untuk negara yang sebesar Indonesia, aset kita luar biasa besar. Kita perlu memastikan aset tersebut komplit, tercatat, nilainya betul, dan kita tentu harus memanfaatkan teknologi serta digitalisasi,” tuturnya.
Pengelolaan aset yang efektif mencerminkan kemampuan negara dalam merencanakan pembangunan berkualitas dan menjaga keberlanjutan antar generasi. Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, negara memastikan bahwa aset negara dinilai dengan baik dan manfaat APBN dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.
“Ini kita perbaiki terus dan kita jadikan salah satu fondasi dari pengelolaan aset negara yang lebih baik,” pungkasnya.
Comments