Pajak.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno menyebutkan, ada tiga penyebab utama yang mendorong kenaikan harga tiket pesawat, baik domestik maupun luar negeri. Menurutnya, hal ini perlu segera dimitigasi karena akan memperlambat pertumbuhan sektor pariwisata.
“Padahal sekarang permintaannya banyak, tapi pesawatnya tidak banyak, jadinya tiket mahal. Tapi kalau memang sudah niat pergi, pasti tetap akan pergi. Hanya bagi yang masih mempertimbangkan budget, jadi akan pindah destinasi atau naik pesawat yang lebih murah,” kata Pauline dalam keterangan tertulis yang dikutip Pajak.com, (4/6).
Apa saja tiga penyebab harga tiket pesawat melambung tinggi? Pertama, kenaikan harga avtur. Sekilas informasi, avtur merupakan jenis bahan bakar yang digunakan untuk pesawat. Kenaikan harga avtur dipengaruhi oleh melambungnya harga minyak dunia yang tengah melonjak akibat kondisi geopolitik dunia Ukraina dan Rusia. Harga avtur berkontribusi pada 40 persen komponen harga tiket. Secara simultan, biaya ground handling, navigasi, dan lalu lintas udara juga mengalami kenaikan.
“Kenaikan harga avtur sangat berdampak pada harga tiket pesawat luar negeri. Misalnya saja, harga tiket pesawat Jakarta-Singapura bisa mencapai Rp 8 juta lebih. Jadi memang paling terlihat nyata rute Singapura, karena kebetulan rute ini destinasi favorit orang Indonesia,” ungkap Pauline.
Contoh lain, melansir dari airportspotting.com (3/6), maskapai penerbangan nasional Uni Emirat Arab (UEA), yakni Etihad Airways, menjual tiket pesawat termahal dengan harga sekitar Rp 916,8 juta per orang. Begitu pula dengan perjalanan ke Malaysia pada (3/6), harga tiket dibanderol dengan harga Rp 1,8 juta hingga 3,3 juta untuk penerbangan langsung. Sementara, pada (5/6), harga tiket pesawat penerbangan ke Malaysia Rp 4,7 juta hingga Rp 5,1 juta.
Syukurnya, untuk rute domestik, kenaikannya dapat dibatasi oleh ketentuan tarif batas atas dan bawah yang diatur Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kendati demikian, sejak 18 April 2022, Kemenhub telah mengizinkan maskapai penerbangan untuk mengenakan fuel surcharge. Ketetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Biaya Tambahan (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Sebagai informasi, fuel surcharge adalah biaya yang digunakan untuk menutupi selisih harga avtur karena adanya kebijakan tarif batas atas oleh pemerintah. Biaya fuel surcharge itu yang dibebankan pada konsumen, sehingga harga tiket bisa lebih mahal.
Kedua, frekuensi penerbangan yang berkurang. Seperti diketahui, pandemi COVID-19 menyebabkan pelbagai negara membatasi mobilitas warganya, termasuk Indonesia. Kebijakan itu tentu berdampak negatif pada industri penerbangan. Oleh karena itu, sejumlah maskapai melakukan efisiensi dengan mengurangi frekuensi penerbangan. Bahkan beberapa rute yang dinilai bukan favorit ditutup untuk sementara.
Pauline memberi contoh, Garuda Indonesia dengan rute Jakarta-Singapura. Sebelumnya. Garuda Indonesia memiliki delapan penerbangan setiap hari. Namun, kini jumlah penerbangannya hanya sekali sehari. Begitu juga dengan Singapore Airlines maksimal hanya empat penerbangan sehari.
Ketiga, sedikitnya promo tiket pesawat. Pauline mencatat, sebelum pandemi COVID-19, banyak maskapai penerbangan memiliki program tiket pesawat dengan harga promo untuk menarik konsumen. Namun, hingga saat ini, belum banyak maskapai yang memberikan harga tiket promo.
“Sudah agak lama maskapai tidak buka harga di klaster promo,” kata Pauline.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tarif angkutan udara yang meningkat sudah mulai mendorong inflasi Mei 2022 sebesar 0,4 persen, Menurut kelompok pengeluaran, sektor transportasi memberi andil paling besar terhadap inflasi Mei 2022, yakni sebesar 0,08 persen. Disusul sektor makanan, minumam, tembakau sebesar 0,20 persen.
“Kalau saya detailkan beberapa penyumbang inflasi pada Mei adalah tarif angkutan udara, harga telur ayam ras, ikan segar, dan bawang merah,” kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam Konferensi Pers bertajuk Rilis BPS.
