Pajak.com, Jakarta – Hari Bangga Buatan Indonesia (BBI) 2021 atau Hari Belanja On-line Nasional (Harbolnas) mulai berlangsung, (5-13/5). Program yang didukung 72 platform e-commerce ini menyediakan fasilitas gratis ongkos kirim (ongkir) dan banjir diskon. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menargetkan Harbolnas mampu menghasilkan transaksi penjualan produk lokal sebesar Rp 5,6 triliun.
Ketua idEA Bima Laga menjelaskan, proyeksi itu berdasarkan realisasi program Harbolnas atau Hari BBI tahun lalu. Sebab menurutnya kondisi perkenomian Indonesia saat ini masih tak beda jauh dari tahun 2020.
“Target kita masih sama di tahun lalu di angka Rp 5,6 triliun,” kata Bima, kepada Pajak.com, pada (5/5).
Ia optimistis program ini dapat mendorong konsumsi rumah tangga di tengah kebijakan pemerintah yang melarang mudik Lebaran untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.
Sebagai catatan, pemberian fasilitas dalam Hari BBI atau Harbolnas ini merupakan inisiasi dari pelaku platform belanja daring. Bima menyebut, belum ada tindak lanjut dari rencana pemerintah memberikan subsidi gratis ongkir.
“Ongkos kirim akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab platform e-commerce yang mengikuti acara ini,” jelas Bima.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 500 miliar untuk subsidi ongkir sebelum Idulfitri.
“Kita mendorong sisi konsumsi dengan PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah), PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah) untuk mobil dan rumah supaya demand mulai muncul. Sekarang ini kemarin diumumkan, untuk hari belanja on-line,” kata Sri Mulyani, pada awal April 2021 lalu.
Kebijakan itu menurut Sri Mulyani untuk mendorong konsumsi yang bermuara pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021. Seperti diketahui, konsumsi berkontribusi 57,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Program Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia yang tengah dicanangkan pemerintah juga akan mendorong konsumsi masyarakat, sehingga kami yakin akan mendorong sisi konsumsi supaya permintaan mulai muncul,” kata Sri Mulyani pada pertengahan April lalu.
Hal senada juga dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, anggaran sebesar Rp 500 miliar itu diyakini mampu mendorong konsumsi sekaligus meningkatkan penjualan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
Untuk meningkatkan konsumsi, pemerintah juga memastikan pihak swasta membayar tunjangan hari raya kepada karyawan; penyaluran bantuan sosial berupa beras 10 kilogram; percepatan realisasi manfaat perlindungan sosial; penjaminan kredit usaha bagi sektor hotel, restoran, dan kafe.
