Sri Mulyani Ajak Polri Kawal Stabilitas Nasional demi Kesejahteraan Rakyat
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk terus bersinergi dalam menjaga stabilitas nasional sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Hal itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025 yang digelar di Jakarta pada Kamis (19/6/25).
“Saya mungkin termasuk menteri yang rajin hadir di forum ini untuk menunjukkan betapa pentingnya Kepolisian Republik Indonesia dalam penyelenggaraan negara dan menjaga masyarakat, serta perekonomian,” kata Sri Mulyani dikutip Pajak.com pada Jumat (20/6/35).
Dalam forum yang dihadiri jajaran tinggi Polri, Sri Mulyani menekankan bahwa ketegangan geopolitik global, seperti konflik di Timur Tengah dan Eropa, serta pudarnya tata kelola dunia berbasis multilateralisme, merupakan ancaman nyata terhadap stabilitas nasional. Ia menyebut Indonesia perlu membangun ketahanan menyeluruh, mulai dari ekonomi hingga pertahanan dan keamanan, agar tetap tangguh dalam menghadapi gejolak eksternal.
“Sebagai bangsa besar, geografinya besar, populasinya besar, ekonominya besar, kita perlu untuk terus meneliti dan melakukan evaluasi terhadap cara kita mengelola negara. Agar amanat Undang-Undang Dasar yang disebut melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia itu bisa betul-betul kita yakini terjaga,” tegas Sri Mulyani.
Ia juga mengingatkan bahwa APBN memiliki peran vital sebagai peredam guncangan ekonomi (shock absorber), terutama ketika dunia sedang diliputi ketidakpastian tinggi. Maka dari itu, kata Sri Mulyani, seluruh elemen negara, termasuk Polri, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga agar APBN tetap sehat, kredibel, dan mampu menjawab tantangan zaman.
“Kepolisian juga punya tanggung jawab ikut menjaga kesehatan APBN,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, arah kebijakan APBN 2025 akan difokuskan pada program-program prioritas nasional, seperti penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga tengah mendorong program strategis seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan.
Peran Polri, lanjutnya, sangat strategis untuk mengawal pelaksanaan program-program tersebut. Polri diharapkan bisa menciptakan kepastian hukum, menjaga ketenangan sosial, dan mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat.
“Kita berharap Kepolisian untuk menjaga kepastian hukum, keamanan, ketenangan masyarakat sehingga kita bisa menjaga ekonomi bergerak secara baik,” ujar Menkeu.
Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasinya atas sinergi kuat antara Polri dan Kementerian Keuangan dalam berbagai lini kerja, mulai dari kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam pemberantasan penyelundupan narkotika, hingga keterlibatan Polri dalam menjaga kepatuhan pajak.
“Peranan Kepolisian sangat penting untuk masyarakat, untuk ekonomi, dan bagi kami sebagai Kementerian Keuangan. Sinergi Polri dengan Kementerian Keuangan terus terjalin baik. Kami akan terus akan mengajak bekerja sama, bekerja untuk menjaga Indonesia dan menjaga masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Comments