Realisasi Belanja Negara Capai Rp620,3 Triliun pada Maret 2025
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun atau setara 17,1 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa belanja pemerintah pusat menyumbang porsi terbesar, yakni Rp413,2 triliun. Dari angka tersebut, belanja kementerian dan lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp196,1 triliun, sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp217,1 triliun. Ia menekankan bahwa capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.
“Total belanja pemerintah pusat sampai dengan 31 Maret adalah Rp413,2 triliun. Ini adalah 15,3 persen dari total APBN, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2023,” jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, dikutip Pajak.com pada Jumat (2/5/25).
Lebih lanjut, belanja K/L tersebut digunakan untuk berbagai pos strategis. Belanja pegawai mencapai Rp79,5 triliun, bantuan sosial Rp38,9 triliun, belanja modal Rp25,9 triliun, dan belanja barang Rp51,8 triliun. Khusus belanja pegawai, anggaran ini termasuk untuk pembayaran gaji, tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja, dan honorarium.
Adapun bantuan sosial disalurkan ke berbagai program seperti PKH sebesar Rp7,3 triliun, kartu sembako Rp11 triliun, iuran PBI JKN Rp11,6 triliun, serta Program Indonesia Pintar dan KIP Kuliah dengan total anggaran lebih dari Rp8 triliun.
Di sisi belanja modal juga menunjukkan lonjakan signifikan. Dari hanya Rp3,1 triliun di akhir Februari 2025, naik drastis menjadi Rp25,9 triliun pada akhir Maret. Anggaran ini digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jaringan irigasi, hingga perbaikan gedung.
Sementara itu, belanja barang yang mencapai Rp51,8 triliun juga meningkat tajam dari Rp18,3 triliun di dua bulan pertama 2025.
Di sisi lain, belanja non-K/L senilai Rp217,1 triliun mencakup komponen penting seperti pembayaran pensiun sebesar Rp58,9 triliun dan subsidi energi dan pupuk senilai Rp32,4 triliun. Subsidi tersebut dialokasikan untuk BBM, LPG 3 kg, listrik bagi lebih dari 41 juta pelanggan, serta pupuk sebesar 1,7 juta ton yang menyasar sektor pertanian.
Suahasil optimistis belanja negara yang tinggi pada kuartal pertama ini akan berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. “Kita harapkan ini kemudian menciptakan multiplier effect. Dengan belanja yang sudah cukup besar di bulan Maret, ini memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi kita di triwulan I/2025 yang angkanya akan kita dapatkan dari BPS dalam sekitar beberapa hari ke depan,” pungkasnya.
Comments