Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp710,5 Miliar Hingga 12 Maret 2025

Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp710,5 Miliar Hingga 12 Maret 2025

Pajak.com, Jakarta – Pemerintah terus menggenjot realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan gizi masyarakat. Hingga 12 Maret 2025, realisasi anggaran program ini telah mencapai Rp710,5 miliar, dengan penerima manfaat lebih dari 2 juta orang.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa anggaran ini telah disalurkan untuk berbagai kelompok penerima. “Realisasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ini sampai tanggal 12 Maret 2025 pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar,” ujar Suahasil dalam konferensi APBN KiTa, Kamis, 13 Maret 2025.

Program MBG telah menjangkau 2.053.248 penerima manfaat hingga 12 Maret 2025. Dari jumlah tersebut, mayoritas penerima adalah anak sekolah, termasuk 111.127 murid pra Sekolah Dasar (SD), 912.023 siswa SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI), 578.465 siswa SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 424.145 siswa SMA/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu, program ini juga menyasar 10.681 santri pondok pesantren, 4.548 siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), serta 7.811 balita.

Tak hanya anak-anak, MBG juga memberikan manfaat bagi kelompok rentan lainnya, seperti 1.835 ibu hamil dan 2.613 ibu menyusui. Pemerintah terus memperluas cakupan program ini guna meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok rentan.

Dengan adanya 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum, program ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan mendukung target 17,9 juta penerima pada 2025.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto menargetkan program ini dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di 2029, dengan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun.

Sebelum mencapai target akhir, pemerintah terlebih dahulu menetapkan sasaran antara sebesar 17,9 juta penerima di tahun awal pelaksanaan, yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Untuk itu kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi akan menjadi Rp171 triliun. Ini akan disiapkan dan kami terus melakukan pemantauan atas realisasi anggaran,” tutup Suahasil.

Dengan terus meningkatnya cakupan program dan optimalisasi anggaran, program MBG diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan di Indonesia.

Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan pemerintah butuh anggaran hingga Rp215,54 triliun untuk membiayai program MBG bagi 82,9 juta penerima manfaat. Perhitungan ini didasarkan pada skema harga paket nasi sebesar Rp10.000 per orang, dikalikan dengan jumlah penerima manfaat serta jumlah hari kerja dalam setahun, yakni 260 hari.

“Kalau tim kami kalkulasikan, itu ada di Rp215,54 triliun anggaran yang dibutuhkan kalau itu meng-coverage 82,9 juta penerima MBG. Itu hanya paket nasi, belum biaya operasionalnya,” ujar Peneliti Center Makroekonomi dan Keuangan Indef Riza Annisa dalam acara diskusi publik, dikutip Pajak.com pada Kamis (30/1/2025).

Riza menjelaskan, anggaran tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan beberapa pos belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Misalnya, belanja modal yang hanya mencapai Rp190 triliun serta belanja bantuan sosial pemerintah pusat yang tercatat sebesar Rp152 triliun.

Dalam perjalanannya, skema anggaran program MBG mengalami perubahan. Indef mencatat, terdapat beberapa simulasi biaya per paket nasi, mulai dari Rp25.000, Rp18.000, Rp15.000, hingga Rp10.000.

Jika harga paket nasi ditetapkan Rp25.000 per orang, maka anggaran yang dibutuhkan melonjak hingga Rp538,85 triliun. Sementara, jika harga paketnya Rp18.000, anggarannya mencapai Rp387,97 triliun, dan jika Rp15.000, maka dibutuhkan Rp323,31 triliun.

Dengan kondisi fiskal yang ketat, Riza menilai bahwa anggaran ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Apalagi, kebutuhan pembiayaan dalam APBN 2025 sudah sangat besar akibat utang jatuh tempo dan bunga yang melonjak tinggi hingga Rp1.353,2 triliun.

“Porsi belanja pemerintah pusat itu sudah tersedot di belanja lain-lain sebesar 23,46 persen, kemudian belanja modal hanya 7 persen. Jadi fiskal kita ini sudah sangat ketat untuk menambahkan anggaran. Kalau opsi gampangnya ya sudah utang saja, tapi itu akan berdampak juga ke kemampuan fiskal pemerintah ke depannya. Bisa jadi nanti ujung-ujungnya adalah peningkatan tarif pajak lagi,” jelas Riza.