Menu
in ,

Pemulihan Ekonomi Melalui Kebijakan Reformasi Struktural

Pajak.com, Jakarta – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengemukakan, transformasi ekonomi merupakan salah satu langkah untuk menopang basis pertumbuhan ekonomi yang sehat. Menurutnya, pemulihan dan transformasi ekonomi yang dilakukan melalui kebijakan reformasi struktural perlu berjalan beriringan dalam mengakselerasi kegiatan di sektor rill, sekaligus kembali menggairahkan kinerja ekonomi ke lintasan pertumbuhan potensialnya.

“Kebijakan reformasi struktural juga akan melengkapi perspektif pemulihan yang kita bangun, tidak saja di jangka pendek tapi pada dimensi jangka menengah panjang,” kata Dody dalam pembukaan diskusi publik BI-ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Kawasan Timur Indonesia secara virtual, Rabu (28/7).

Kebijakan jangka menengah panjang, lanjut Dody, akan diarahkan untuk memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi melalui berbagai upaya yang sejalan dengan pembukaan aktivitas ekonomi secara bertahap oleh pemerintah.

“Bagaimana kita akan melihat peningkatan nilai tambah dengan melakukan diversifikasi pertumbuhan, dan mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru serta memanfaatkan tren digitalisasi di semua aspek kehidupan,” imbuhnya.

Dody bilang, bicara keberhasilan pemulihan ekonomi jangka menengah panjang melalui reformasi ekonomi struktural kuncinya adalah bagaimana investasi harus tumbuh untuk terus meningkatkan kapasitas perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia.

“Paling tidak, kunci dari keberhasilan kebijakan penguatan investasi ini akan bergantung pada upaya penguatan kualitas faktor produktivitas, sumber daya manusia, dan kapital sebagai modal dasar perbaikan output perekonomian,” tambahnya.

Dody menjelaskan, dari sisi produktivitas perlu upaya peningkatan output agar berada di atas rata-rata historis yang telah dicapai selama ini. Tentunya, ini dilakukan dengan berbagai kebijakan yang saat ini tengah maupun akan dilakukan pemerintah melalui perbaikan infrastruktur, proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, penguatan riset untuk meningkatkan inovasi dan reformasi birokrasi, serta pemanfaatan digitalisasi sebagai bagian dari peningkatan produktivitas nasional.

“Pengukuran terhadap produktivitas dibandingkan output juga perlu senantiasa direvaluasi dari hitungan saat ini, sehingga hasilnya bisa dikonversi tidak hanya dari sisi kuantitas tetapi juga kualitas pekerjaan,” katanya.

Dari sisi sumber daya manusia, Dody mengemukakan bahwa upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata perlu dukungan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja.

“Kualitas SDM dan tenaga kerja memegang peranan penting dalam peningkatan daya saing, sejalan dengan penggunaan teknologi digital dan automasi yang semakin luas di kalangan industri. Pemenuhan skills yang dibutuhkan industri kini semakin meningkat di level keterampilan yang tinggi, sejalan dengan penggunaan teknologi digital dan automasi yang semakin luas di kalangan industri,” jelasnya.

Sementara dari sisi kapital, lanjut Dody, upaya peningkatan pertumbuhan stok kapital yang tinggi—yang sangat terkait dengan investasi ini—bisa terus didorong melalui dukungan pemerintah dan swasta.

“Berbagai kebijakan untuk menarik dan mempermudah investasi perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong peranan swasta yang lebih optimal dalam pembiayaan pembangunan. Ada saatnya nanti stimulus oleh otoritas, fiskal, dan moneter akan berakhir dan digantikan dengan stimulus dari pihak swasta khususnya melalui investasi dalam negeri,” kata Dody.

Dari respons kebijakan, Dody mengatakan bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa bertumpu pada satu instrumen saja melainkan harus sejalan dengan bauran kebijakan nasional. Integrasi antara moneter, fiskal, dan sistem keuangan juga diperlukan agar ketahanan pemulihan tetap terjaga. Artinya, sinergi antara Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS dalam payung KSSK mesti terus dibangun dan ditingkatkan.

“Dari sisi BI, kami akan melanjutkan kebijakan moneter yang longgar. BI juga akan terus memperluas cakupan pembiayaan UMKM melalui ketentuan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, sehingga diharapkan mendorong peningkatan pembiayaan UMKM sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang baru,” tutupnya.

Ditulis oleh

Leave a Reply

Exit mobile version