Pemerintah Klaim Perekonomian Nasional Akhir 2025 Tetap Resilien di Tengah Tekanan Global
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa perekonomian nasional tetap terjaga dan resilien hingga akhir 2025, meskipun menghadapi berbagai tekanan global. Tantangan berupa ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, serta perlambatan ekonomi dunia dinilai tidak menggoyahkan stabilitas ekonomi Indonesia maupun upaya penguatan fondasi pertumbuhan jangka menengah.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong transformasi struktural. Ia menyebut, penutupan tahun 2025 menjadi momentum untuk bersyukur atas ketahanan ekonomi nasional yang mampu bertahan di tengah kondisi global yang tidak mudah.
“Menutup tahun 2025, kita patut bersyukur bahwa perekonomian nasional tetap resilien di tengah tantangan global yang tidak mudah. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong transformasi ekonomi,” ujar Susiwijono saat memimpin Apel Pagi Tutup Tahun 2025 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Pajak.com pada Selasa (30/12/25).
Sepanjang 2025, kinerja perekonomian nasional menunjukkan resiliensi yang solid. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,04 persen secara tahunan pada kuartal III 2025. Inflasi juga tetap terkendali di level 2,72 persen per November 2025.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan mencatat surplus sebesar 35,88 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada periode Januari hingga Oktober 2025 dan melanjutkan tren surplus selama 66 bulan berturut-turut. Sejumlah indikator lain, seperti PMI Manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, serta pertumbuhan kredit, juga berada di zona positif.
Di tingkat global, posisi Indonesia semakin menguat melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional, antara lain OECD, BRICS, G20, ASEAN, APEC, dan RCEP. Pemerintah juga mendorong perluasan kerja sama ekonomi melalui sejumlah perjanjian dagang strategis, seperti IEU-CEPA, ICA-CEPA, dan ACFTA 3.0.
Selain itu, Indonesia telah menandatangani Indonesia–EAEU Free Trade Agreement pada 21 Desember 2025. Di sisi lain, negosiasi tarif resiprokal dengan AS telah mencapai kesepakatan substansi utama dan ditargetkan rampung pada awal 2026.
Komitmen Indonesia dalam transisi energi turut memperoleh pengakuan internasional. Pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia meningkat dari 20 miliar dolar AS pada 2022 menjadi 21,4 miliar dolar AS pada 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan kepercayaan mitra global terhadap arah kebijakan transisi energi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.
Dari sisi domestik, pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai stimulus ekonomi dan program perlindungan sosial. Kebijakan tersebut mencakup program diskon transportasi, rangkaian belanja nasional seperti Harbolnas dan Indonesia Great Sale, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai Subsidi Kesejahteraan (BLTS Kesra) kepada hampir 30 juta Keluarga Penerima Manfaat. Langkah-langkah ini dinilai berperan penting dalam menopang konsumsi rumah tangga menjelang akhir tahun.
Selain kinerja ekonomi, pemerintah juga mencatat capaian positif dalam aspek komunikasi publik dan transparansi. Sepanjang 2025, Kemenko Perekonomian kembali meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat, seiring dengan peningkatan kualitas publikasi kebijakan perekonomian nasional yang dilakukan secara konsisten.
Menutup rangkaian kegiatan akhir tahun, Susiwijono menekankan pentingnya refleksi dan penguatan kapasitas aparatur negara untuk menghadapi tantangan ke depan.
“Pergantian tahun merupakan momen strategis untuk melakukan refleksi atas pelaksanaan tugas dan fungsi kita. Saya mendorong seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan membangun pola pikir yang solutif dan kolaboratif demi memperkuat kinerja perekonomian nasional,” pungkasnya.
Comments