Pajak.com, Jakarta – Pemerintah mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 414 triliun di tahun 2022. Namun, fleksibilitas tetap berlaku, alokasi anggaran PEN 2022 masih berpotensi bertambah seperti yang dilakukan pemerintah pada pagu PEN tahun 2021. Program PEN 2022 juga tetap fokus pada penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepada dunia usaha.
“Anggaran PEN tahun 2022 sebesar Rp 414 triliun, tapi sama dengan 2021 dulu, kita mulanya Rp 356 triliun kemudian menjadi Rp 744,77 triliun begitu perubahan terjadi akibat Delta dan lain-lain,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam dalam konferensi pers, pada (31/12).
Seperti diketahui, anggaran PEN tahun 2021 naik lebih dari dua kali lipat, dari semula yang diusulkan sebesar Rp 356,5 triliun menjadi Rp 744,44 triliun. Hingga 30 Desember 2021, penyerapan anggaran mencapai 71,88 persen atau Rp 535,38 triliun.
Sri Mulyani menyebutkan, program PEN tahun 2022 memiliki tiga fokus penyaluran. Pertama, anggaran penanganan kesehatan dipatok sebesar Rp 117,9 triliun.
“Dari anggaran PEN tahun 2022 sudah dimasukkan di situ berbagai program, seperti kesehatan terutama untuk vaksin booster dan berbagai tagihan pembayaran pasien. Anggaran kesehatan ini juga termasuk untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan, pembelian obat COVID-19 hingga mendukung program 3T (testing, tracing, and treatment),” urainya.
Kedua, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 154,8 triliun. Sri Mulyani mengatakan, beberapa bantuan sosial (bansos) yang masih akan dilanjutkan tahun ini terutama yang sudah standar, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
“Bansos-bansos diminta untuk tetap dilakukan eksekusinya akan dilakukan seawal mungkin. Kami juga akan menambah untuk PKL (pedagang kaki lima) seperti yang kemarin disampaikan pak Airlangga (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian). Dan juga untuk beberapa yang sifatnya kredit usaha dalam hal ini KUR (kredit usaha rakyat). Penyaluran bantuan kepada PKL dan warung dilanjutkan tahun ini kepada 1 juta penerima sebesar Rp 1,2 juta,” ujarnya.
Sri Mulyani memastikan, subsidi KUR sebesar 3 persen akan dilanjutkan pada tahun 2022, sehingga tingkat suku bunga KUR tetap sebesar 6 persen. Plafon KUR juga ditingkatkan seiring tingginya permintaan, dari Rp 285 triliun menjadi Rp 373,13 triliun. Kendati demikian, pemerintah akan berhati-hati dalam pemberian insentif subsidi KUR ini.
“Presiden minta agar bank-bank tidak mengalihkan para peminjaman biasa (debitur eksisting) untuk menerima KUR. Bukan itu tujuannya tetapi mencari klien baru, sehingga menjangkau lebih banyak sektor usaha kecil untuk mendapat keringanan,” kata Sri Mulyani.
Ketiga, dukungan kepada dunia usaha sebesar Rp 141,4 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk memberi dukungan kepada bisnis yang berkaitan dengan kegiatan infrastruktur, pariwisata, ketahanan pangan, dukungan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan korporasi berupa insentif perpajakan, dan sebagainya.
Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan tantangan dari sisi global yang diprediksi akan meningkat tahun 2022 dan berpotensi memengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), antara lain laju inflasi yang tinggi di berbagai negara, tapering off bank sentral AS, serta perubahan kebijakan di sektor keuangan.
Di sisi lain, saat ini Indonesia tengah menikmati melonjaknya harga komoditas dunia sehingga berdampak positif pada penerimaan negara, baik pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Dampak commodity boom juga terasa pada kinerja ekspor yang tumbuh hampir 50 persen. Tetap harus diantisipasi. Kalau hari ini ekspor kita bisa tumbuh mendekati 50 persen, jangan punya ilusi bahwa pertumbuhannya akan terus kuat. Kita harus terus berikhtiar sehingga kinerja ekonomi akan terus bertahan baik,” kata Sri Mulyani.
