Okupansi Hotel Turun, Menpar Dorong PHRI Genjot Pasar Wisatawan Nusantara
Pajak.com, Jakarta – Di tengah tekanan terhadap industri akomodasi akibat efisiensi anggaran pemerintah, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa pasar wisatawan nusantara (wisnus) masih menjadi sumber pertumbuhan yang bisa diandalkan. Hingga akhir 2024, pertumbuhan wisnus tercatat sebesar 21,7 persen, dan pemerintah mendorong agar potensi ini terus dimaksimalkan melalui strategi inovatif dan kolaboratif.
“Kami memahami, beradaptasi menghadapi situasi ini memiliki tantangan tersendiri. Namun, kami melihat ada hal-hal yang bisa kita eksplorasi bersama untuk mengembangkan pariwisata ke depan,” kata Widiyanti dalam audiensi bersama pimpinan pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, dikutip Pajak.com, Kamis (24/4).
Audiensi ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi pelaku industri dan merumuskan strategi bersama untuk menghadapi tantangan sektor pariwisata, khususnya industri perhotelan. Widiyanti mengusulkan agar para pelaku industri pariwisata dapat menciptakan pasar-pasar baru yang berlandaskan pada prinsip pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Misalnya, pembuatan paket meeting yang sesuai untuk komunitas, paket untuk eduwisata, dan lainnya. Dengan kolaborasi yang kuat, diyakini kita masih dapat menemukan ceruk-ceruk sumber pertumbuhan untuk menjaga momentum pertumbuhan wisnus ini tetap berlanjut,” ucapnya.
Menurut Widiyanti, penurunan tingkat okupansi hotel bintang secara nasional selama Januari–Februari 2025—yang tercatat sebesar 0,26 persen poin dan bahkan turun lebih tajam 2,24 persen poin pada Februari—menjadi sinyal penting perlunya langkah-langkah strategis. Meski tantangan cukup berat, pihaknya melihat ada ruang-ruang untuk eksplorasi bersama antara pemerintah dan industri.
Widiyanti mengklaim menyatakan kesiapannya menjadi jembatan untuk menyampaikan kebutuhan industri kepada kementerian dan lembaga terkait.
“Dari pemerintah, kami siap memberikan bimbingan teknis dan memfasilitasi business matching, juga berkomunikasi dengan pihak lainnya untuk menjembatani kebutuhan intervensi. Kita bisa rumuskan bersama, promosi untuk MICE dan promosi untuk wisman melalui kampanye secara terpadu,” jelasnya.
Selain pasar domestik, pemerintah juga menaruh perhatian pada potensi wisatawan mancanegara (wisman) yang dinilai masih memiliki ruang besar untuk dimaksimalkan, meski dibayangi dinamika geopolitik global yang bisa memengaruhi arus kunjungan.
“Pemerintah berharap dan yakin bahwa industri perhotelan tetap bisa resilien untuk menghadapi dinamika ke depan,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan industri akan menjadi kunci utama menghadapi dinamika yang terus berubah.
“Kami ingin audiensi ini menjadi ruang dialog yang konstruktif untuk merumuskan intervensi yang tepat dan terarah demi keberlanjutan sektor pariwisata,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI Hariyadi Sukamdani mengemukakan beberapa poin penting, seperti permintaan percepatan eksekusi anggaran belanja pemerintah untuk jasa akomodasi, serta perlunya penertiban usaha berbasis sharing economy dan akomodasi ilegal. Hariyadi meminta agar pemerintah tegas menata kembali regulasi agar pelaku usaha resmi tidak dirugikan.
Comments