Mulai 10 Februari 2025, Prabowo Gratiskan Cek Kesehatan!
Pajak.com, Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa program Cek Kesehatan Gratis akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025. Program ini menyerap anggaran awal sebesar Rp4,7 triliun.
Hal tersebut disampaikan usai menghadiri rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka Jakarta.
“Jadi, tadi rapat mengenai update program Cek Kesehatan Gratis. Diputuskan oleh beliau, nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” jelas Budi kepada awak media, dikutip Pajak.com, (7/2).
Ia memastikan, program Cek Kesehatan Gratis dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lanjut usia (lansia). Meski demikian, pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.
”Untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun dan di atas usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka berulang tahun, ditambah waktu toleransi satu bulan. Sementara untuk anak usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka masuk sekolah. Dilakukannya di mana? Di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS,” jelas Budi.
Jenis pemeriksaan juga dilakukan bervariasi dan disesuaikan dengan tahapan usia. Untuk bayi baru lahir, terdapat 6 jenis pemeriksaan, balita 8 jenis, anak usia sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) 11-13 jenis, dewasa 19 jenis, dan lansia 19 jenis.
“Mungkin yang baru-baru, misalnya screening jiwa. Dulu kita enggak pernah, sekarang screening jiwa. Mulai anak sekolah, SD udah kita screening. Karena hasil survei kesehatan yang terakhir (menunjukan) bahwa ternyata banyak—1 dari 10 kita punya gangguan anxiety atau depresi yang wajib kita screening juga,” ungkap Budi.
Selain itu, program ini mencakup pula screening kanker bagi kelompok usia di atas 40 tahun, dengan fokus pada kanker payudara dan serviks bagi perempuan. Kemudian, screening kanker paru dan kolorektal bagi laki-laki.
”Program ini membutuhkan anggaran besar, yang saat ini masih dalam proses penyesuaian. Anggaran awal yang disiapkan sebesar Rp4,7 triliun, namun sempat mengalami pemotongan akibat prioritas belanja negara yang beragam,” kata Budi.
Meski demikian, menurutnya, kebutuhan anggaran tahap awal tetap tersedia. Kementerian kesehatan akan mengajukan tambahan anggaran apabila diperlukan.
“Kalau ternyata memang butuh, kita minta tambahan. Karena memang sekarang prioritas spending-nya beliau (Presiden Prabowo) juga sedang banyak,” pungkas Budi.
Comments