DEN Beri Rekomendasi ke Prabowo untuk Atasi Dampak Kebijakan Donald Trump terhadap Ekonomi Indonesia

DEN Beri Rekomendasi ke Prabowo untuk Atasi Dampak Kebijakan Donald Trump terhadap Ekonomi Indonesia

Pajak.com, Jakarta – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dampak kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terhadap Indonesia. Dalam pertemuan pada Kamis (6/2/2025), DEN menyoroti kebijakan tarif dan imigrasi AS yang berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, DEN memaparkan potensi tantangan yang akan dihadapi Indonesia sebagai akibat dari kebijakan ekonomi Trump, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga AS, penguatan dolar AS (strong dolar), serta dampak kebijakan imigrasi yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global.

Anggota DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa Prabowo telah memberikan arahan kepada DEN untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi kondisi tersebut. “Tadi kami sudah laporkan secara detail kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan-arahan kepada kami untuk menindaklanjuti,” kata Seto dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, dikutip Pajak.com pada Jumat (7/2/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DEN Chatib Basri menjelaskan bahwa situasi di AS saat ini masih penuh ketidakpastian. Kondisi ini, menurutnya, dapat berdampak pada dinamika ekonomi global, termasuk Indonesia.

“Mungkin saya memberikan background-nya dulu ya, karena ketidakpastian dari kebijakan itu masih terjadi di Amerika Serikat mengingat bahwa belum semua pos dari menterinya itu sudah terisi,” ujar Chatib.

Menurut Chatib, salah satu kebijakan yang menjadi perhatian DEN adalah kebijakan deportasi pekerja undocumented di AS. Menurut Chatib, banyak pekerjaan di AS, terutama yang memerlukan tenaga kerja tidak terampil, dipegang oleh pekerja dengan upah rendah yang sering kali tidak memiliki dokumen resmi.

“Jadi kalau ini kemudian dipulangkan maka posisi ini harus digantikan oleh orang yang dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Sehingga risikonya itu adalah inflasi di Amerika akan naik,” jelasnya.

Kenaikan inflasi di AS ini berpotensi membuat The Fed mempertahankan suku bunga yang tinggi atau bahkan meningkatkannya. “Sehingga risiko pertama yang harus dihadapi Indonesia adalah mungkin interest rate-nya di Amerika masih akan relatif tinggi,” tambahnya.

Selain itu, kebijakan ekonomi Trump juga diprediksi akan mendorong penguatan dolar AS. Kondisi ini bisa berdampak pada nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan dolar yang lebih kuat, harga barang impor menjadi lebih mahal, yang dapat meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri.

Selain itu, kebijakan tarif yang diterapkan Trump berpotensi mengganggu hubungan perdagangan internasional, termasuk dengan Indonesia. Jika AS menaikkan tarif impor, produk Indonesia yang diekspor ke AS bisa menjadi kurang kompetitif di pasar global, sehingga berpengaruh pada neraca perdagangan nasional.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global ini, DEN memberikan sejumlah rekomendasi kepada Prabowo agar Indonesia tetap kompetitif dan mampu menjaga stabilitas ekonominya.

“Yang penting dilakukan dan Bapak Presiden tadi juga mendukung adalah dilakukan yang namanya structural reform,” ujar Chatib.

Reformasi yang dimaksud mencakup beberapa langkah strategis, di antaranya:

1. Penyederhanaan izin usaha

Proses perizinan usaha yang rumit sering menjadi hambatan bagi investor. Dengan penyederhanaan prosedur, diharapkan investasi dapat tumbuh lebih cepat dan memperkuat ekonomi domestik.

2. Perbaikan iklim investasi

Kepastian hukum dan kebijakan ekonomi yang mendukung investasi harus terus diperkuat agar Indonesia tetap menarik bagi investor asing maupun domestik.

3. Digitalisasi layanan pemerintahan atau government technology (GovTech)

Penerapan teknologi dalam administrasi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi hambatan birokrasi, dan mempercepat pelayanan publik. “Karena kalau misalnya digitalisasi dilakukan itu proses dari bureaucratic hurdles-nya itu akan bisa diatasi,” jelas Chatib.

Dengan melakukan reformasi struktural ini, Indonesia dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan mengurangi dampak negatif dari kebijakan ekonomi AS. “Jadi langkah-langkah seperti ini yang tadi kami bahas dan Bapak Presiden mendukung sepenuhnya untuk perbaikan iklim investasi,” jelasnya.