Pajak.com, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) tengah menyiapkan ekosistem yang sehat untuk mendukung perkembangan kewirausahaan berbasis sosial dan ekonomi hijau.
“Tujuan pemerintah melaui KemenkopUKM menyiapkan kewirausahaan sosial dan ekonomi hijau agar lebih siap menghadapi tantangan ke depan. Salah satu upaya menghadirkan ekosistem tersebut antara lain melalui peraturan presiden terkait kewirausahaan yang sedang menunggu penetapan,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam keterangan tertulis yang dikutip Pajak.com, pada (25/12).
Kemudian, Teten menyebutkan, pemerintah akan menyediakan penyediaan akses pembiayaan inklusif, fasilitasi pelatihan dan pemasaran usaha, serta penyiapan koperasi modern sebagai lembaga yang tangguh dan adaptif.
“Pemerintah akan memastikan prinsip kewirausahaan sosial telah lama dijalankan, karena sudah ada dalam prinsip koperasi yang mewajibkan pelaksanaan misi sosial demi kesejahteraan anggota selain menggerakkan roda ekonomi,” kata Teten.
Selain itu, pemanfaatan koperasi juga dinilai akan memiliki posisi tawar yang kuat, terhubung hulu hilir, dan mudah mendapatkan akses pembiayaan. Menurut Teten, pengembangan dan potensi kewirausahaan sosial di Indonesia sangat besar.
Indonesia berada di peringkat 9 dari 44 negara yang paling mendukung pengembangan wirausaha sosial. Sektor wirausaha sosial yang potensial untuk dijalankan, antara lain sektor industri kreatif sebesar 22 persen, pertanian dan perikanan 16 persen, dan pendidikan 15 persen. “Masa depan Indonesia ada di tangan pemuda yang akan memajukan ekonomi yang berdampak sosial,” kata Teten.
Di sektor perbankan, pembiayaan berbasis ekonomi hijau mulai menjadi salah satu yang diprioritaskan. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) salah satu yang meyakini bahwa pembiayaan berbasis hijau akan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya kesadaran atas isu lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto mengatakan setidaknya ada tiga dukungan yang dibutuhkan perbankan untuk mendorong pengembangan ekosistem industri hijau di Indonesia.
Pertama, kebijakan yang mendukung kegiatan pendanaan ke sektor industri tertentu dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim, seperti sektor kelapa sawit dan batu bara.
Kedua, perlu ada kebijakan penurunan aset tertimbang menurut risiko untuk pendanaan ke sektor hijau.
Ketiga, perlu ada insentif ke bank yang memberi pembiayaan ke sektor hijau, seperti insentif subsidi bunga penyaluran kredit bagi nasabah yang memenuhi syarat dalam ruang lingkup ekonomi hijau, pinjaman dari Bank Indonesia dengan biaya yang lebih rendah dan subsidi biaya-biaya yang terkait pembiayaan ke sektor ini.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa bandul ekonomi dunia mulai bergerak ke arah ekonomi hijau. “Inilah saya kira kesempatan-kesempatan yang kita miliki sehingga dalam rangka kompetisi bersaing dengan negara-negara lain kita memiliki kekuatan-kekuatan itu yang lama tidak kita sadari. Tadi saya sampaikan juga mendetailkan lagi transformasi ekonomi kita menuju tadi green economy, green energy, green tourism, blue economy.
Detailnya seperti apa menurut para pelaku, yang dibutuhkan apa menurut pelaku, dan keinginan-keinginannya seperti apa sehingga akan ketemu nanti. Ini ada kebijakan, ini ada implementasi pelaksanaan. Kalau dipertemukan akan menjadi sebuah kekuatan yang besar,” kata Jokowi.
