Pajak.com, DIY – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menjalin sinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mendorong peningkatan produktivitas maupun daya saing startup. Hal ini bertujuan agar startup masuk dalam rantai pasok global.
Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Ari Anindya Hartika mengatakan, saat ini tantangan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan industri, khususnya usaha mikro kecil menengah (UMKM), yakni semakin kuatnya era keterbukaan ekonomi global. Persaingan pun tidak dapat dihindarkan.
“Era globalisasi mengakibatkan seluruh UMKM atau UKM, termasuk startup, berhadapan secara langsung, baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan tingkat persaingan yang semakin tajam, setiap startup dapat lebih meningkatkan kualitas produknya, termasuk penerapan sistem manajemen mutu. Sehingga ke depan, produk dapat berorientasi ekspor, masuk dalam rantai pasok global, bahkan dapat bersaing di pasar internasional,” jelas Ari dalam keterangan tertulis yang dikutip Pajak.com, (26/2).
Untuk itu, sejak beberapa tahun terakhir, Kemenkop UKM memfasilitasi startup dalam hal pendampingan standardisasi dan sertifikasi produk, seperti hazard analysis critical control point (HACCP), sertifikat dari International Organization for Standardization (ISO), food safety system certification/british retail consortium (FSSC/BRC), sertifikat organik, dan lainnya.
“Peningkatan daya saing UMKM atau UKM, termasuk startup dalam mengeluarkan produknya saat ini, masih cenderung membutuhkan keterlibatan para pemangku kepentingan lain. Terutama pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah,” tambah Ari.
Ia mengakui, saat ini masih diperlukan program yang lebih spesifik untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh startup atau UKM, yakni terkait mata rantai bisnis, pengembangan kawasan/sentra UKM, pemenuhan rantai pasok mulai dari hulu hingga hilir, research and development (R and D), standardisasi dan pemasaran produk.
“Terkait dengan proses produksi dan standarisasi produk, diperlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi startup, UMKM atau UKM, sebelum siap diedarkan atau dipasarkan secara luas. Ini penting agar dapat menjamin aspek konsistensi kualitas produk atau jasa dan memenuhi ekspektasi konsumen,” kata Ari.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Sri Nurkyatsiwi. Ia menyebutkan, startup harus mengenal posisi atau skala usahanya, brand seperti apa yang diinginkan, serta target yang ingin dicapai dan pasar yang diharapkan.
“Apabila semua itu sudah dipahami maka akan terlihat standardisasi dan sertifikasi produk apa yang dibutuhkan,” ujar Sri.
Hingga saat ini pihaknya telah menggelar kegiatan konsultasi yang diikuti oleh 35 startup yang ada di DIY, dengan menghadirkan narasumber dari kepala kantor layanan teknis Badan Standardisasi Nasional (BSN) Jawa Timur dan praktisi ISO. Sri berharap, acara ini akan diadopsi ke seluruh Indonesia.
“Startup yang hadir sangat antusias dilihat dengan hidupnya sesi diskusi. Mereka sangat membutuhkan adanya fasilitasi pendampingan SNI dan ISO, agar produk mereka dapat diterima di pasar nasional maupun pasar global,” ungkap Sri.
Ia optimistis, adanya kegiatan ini dapat memberikan input positif dan membuka cakrawala bagi para pelaku startup.
“Terutama terkait pentingnya kesadaran dan penerapan standardisasi dan sertifikasi produk, untuk meningkatkan keberterimaan produk UKM termasuk produk startup di pasar nasional maupun global,” tambah Sri.
