Pajak.com, Magelang – Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2021 menjadi momentum untuk melaksanakan acara Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Festival Joglosemar “Artisan Of Java”, di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (20/5).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat pembukaan acara mengatakan, momentum kebangkitan nasional ini diisi dengan percepatan kebangkitan produk-produk buatan Indonesia, kebangkitan produk-produk UMKM yang mampu menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi, menguasai pasar dalam negeri, lebih kompetitif di pasar global, dan UMKM naik kelas.
“Kita ingin jumlah UMKM kita yang onboarding ke platform e-commerce semakin meningkat secara signifikan. Peningkatan e-commerce pasti akan berdampak juga pada pergerakan ekonomi off-line, sehingga perputaran ekonomi bergerak dari bawah, bergerak dari pinggiran, di berbagai pelosok Indonesia secara merata dan berkeadilan,” kata Jokowi melalui konferensi video.
Di satu sisi, pemerintah terus membenahi ekosistem usaha bagi UMKM, terutama melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan itu telah memberikan kemudahan-kemudahan berusaha bagi UMKM, memangkas regulasi yang rumit dan tumpang tindih, dan memudahkan UMKM untuk membuka usaha baru.
“Reformasi struktural yang kita lakukan bukan hanya soal perizinan. Akses pembiayaan telah dan akan terus dipermudah, akses pasar juga dibuka seluas-luasnya, pendampingan bagi UMKM, branding, packaging, dan marketing terus dilanjutkan, dan perlindungan bagi UMKM juga terus diperkuat,” tegasnya.
Untuk mendukung kemajuan UMKM, Jokowi ingin agar semua pihak terlibat dan ikut bergerak memberikan tempat-tempat terbaik bagi UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produk-produknya.
“Tempatkan produk UMKM di etalase terdepan pusat-pusat perbelanjaan. Produk-produk UMKM harus lebih banyak mengisi airport (bandara), rest area, tempat wisata, dan tempat-tempat strategis lainnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, Gernas BBI sejak pertama kali diluncurkan pada Mei 2020 hingga April 2021 telah menghasilkan capaian yang menggembirakan. Salah satunya yakni tercatat peningkatan sebanyak 6 juta UMKM yang telah onboarding dalam ekosistem digital.
“Ini mengubah keadaan ekonomi kita. Membuat struktur backbone ekonomi kita menguat karena UMKM memainkan peranan yang sangat penting. Kita terus mendorong artisan lokal naik kelas, masuk ke ekosistem digital, dan meningkatkan penjualannya,” ucap Luhut.
Ia pun optimistis target pencapaian 37 juta pelaku UMKM yang onboarding pada 2023 akan tercapai, dengan kerja sama dan keterlibatan semua pihak yang terintegrasi. Luhut pun mengingatkan agar Gernas BBI tidak sekadar menjadi slogan, tetapi menjadi gerakan masif untuk membangun Indonesia.
Luhut menuturkan, dalam kunjungan kerjanya beberapa hari yang lalu ke PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri (YPTI) di Yogyakarta, ia begitu terkesan karena begitu banyak inovasi yang dihasilkan perusahaan manufaktur dalam negeri itu seperti turbin listrik, tempat duduk mobil untuk disabilias, dan GeNose.
Namun, ia menyesalkan banyak produk-produk itu tak ada di e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ia pun meminta jajarannya untuk menyisir produk mana yang bisa dibuat di dalam negeri, sehingga belanja barang dan modal yang dianggarkan dalam APBN bisa dialihkan ke sana.
“Jika melihat APBN, jumlah belanja barang dan modal sekitar Rp 1.300 triliun. Saya minta untuk disisir lagi, mana (produk) yang bisa dibuat di dalam negeri. Dari angka sementara yang kami dapat, ada Rp 470 triliun yang bisa dibuat di dalam negeri,” ucapnya.
Ia menyebut, paling tidak sebanyak Rp 300 triliun dalam satu tahun bisa dibelanjakan atau sebagai modal untuk membuat barang yang bisa dihasilkan di dalam negeri, dibuat oleh anak bangsa, serta digunakan di kementerian/lembaga.
“Ini akan menciptakan jutaan lapangan kerja, dan ciptakan teknologi anak-anak bangsa. Karena masih banyak yang belum melaksanakan ini,” imbuhnya.
Luhut pun meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat mengaudit penggunaan produk dalam negeri pada kementerian/lembaga.
“Kalau kita lakukan ini dengan baik, akan ada sekitar 22 miliar dollar AS—saya pakai angka dollar karena betapa susahnya cari investasi 1 miliar dollar AS dari luar—yang bisa kita ambil dari APBN dalam setahun dan kita investasikan di dalam negeri, untuk membangun produk-produk dalam negeri melalui anak-anak negeri. Ini yang akan membuat Indonesia maju ke depan,” tegasnya.
