Pajak.com, Bali – Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasyid menilai, fintech berpotensi besar dalam membantu menyediakan sumber pembiayaan alternatif bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sebab meski UMKM berkontribusi 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 97 persen penyerapan tenaga kerja, namun baru 25 persen UMKM yang menerima pembiayaan. Di sisi lain, saat ini terdapat 320 lebih startup fintech yang beroperasi di Indonesia.
“Bayangkan besarnya pertumbuhan yang bisa dicapai oleh pihak lain. 75 persen UMKM jika fintech bisa memberikan bantuan pembiayaan kepada mereka. Sehingga manfaat yang diharapkan bagi fintech dan pemain digital lainnya yang melayani UMKM tidak hanya teoritis. UMKM juga akan semakin bertumbuh, meningkatkan perekonomian,” kata Arsjad dalam acara 3rd Indonesia Fintech Summit 2021 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia dan disiarkan secara virtual, pada (11/12).
Selain itu, menurutnya, fintech juga berpotensi meningkatkan inklusivitas layanan keuangan, terutama bagi 100 juta populasi yang masih belum memiliki rekening perbankan dan belum bisa mengakses layanan keuangan di bank.
“Keberhasilan para pelaku usaha tradisional dari daerah dalam melakukan ekspansi bisnis itu berkat dukungan teknologi digital, khususnya fintech,” kata Arsjad.
Sebelumnya, salah satu hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN Indonesia, yakni memang fokus pada upaya mendukung UMKM sebagai pilar utama perekonomian menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita ambil spirit dari Undang-Undang Cipta Kerja. Spirit mempercepat dan permudah investasi, ada lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Lalu kuatkan ekonomi daerah, kebijakannya jangan disamakan, tapi lihat potensi daerahnya. Ingat, ekonomi daerah kuat, ekonomi nasional akan kokoh,” kata Arsjad.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, adopsi teknologi digital, termasuk pemanfaatan fintech, telah menjadi bagian dari visi dan misi Ekonomi Kerthi Bali, yakni ekonomi untuk mewujudkan Bali berdikari yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai filisofis Sad Kerthi—menjaga keseimbangan jagad alam semesta.
Ia menjelaskan, Ekonomi Kerthi Bali mengakomodasi penerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital yang mendukung 6 pilar sektor unggulan, yaitu: pertanian; kelautan dan perikanan; industri, industri kecil dan menengah (IKM), UMKM, dan koperasi; ekonomi kreatif dan digital; serta pariwisata.
“Kami berharap dapat terjalin kesepakatan dan komitmen bersama untuk memajukan dan mengembangkan industri secara bertanggung jawab yang memberikan dampak bagi Indonesia, khususnya masyarakat Bali. Mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui inovasi keuangan digital, serta mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan bahagia,” kata Wayan Koster.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan, pihaknya telah melakukan beberapa langkah dalam mendukung percepatan transformasi digital di seluruh Indonesia, salah satunya meluncurkan standardisasi nasional sistem pembayaran berupa quick response code Indonesian standard (QRIS) kepada UMKM, bahkan hingga ke pasar-pasar tradisional.
“Dalam mempercepat transformasi digital, terdapat beberapa syarat untuk mendukung ekosistem digital yang terus berkembang. Pertama, keberadaan infrastruktur dan konektivitas digital. Kedua, interkoneksi fintech dengan bank dan e-commerce. Sebab untuk mengoptimalkan manfaat, fintech tidak bisa sendirian. Harus ada sinergi dengan digital banking dan e-commerce yang potensi pasarnya besar. Ketiga, reformasi pengaturan sistem pembayaran. Keempat, peningkatan literasi keuangan,” kata Perry.
