Pajak.com, Jakarta – Pemerintah memastikan akan melanjutkan pemberian insentif berupa bantuan sosial (bansos) dan subsidi listrik seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa dan Bali yang berlaku 3 hingga 20 Juli 2021. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator Pelakasaan PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan, pada (1/7).
“Kami sepakat insentif bansos akan digulirkan lagi. Tadi Bu Risma, Menkeu (Menteri Keuangan), Gubernur Bank Indonesia, kami ketemu dan sepakat untuk ini kita bantu lagi. Jadi soal bansos, Menkeu dan Mensos sudah atur,” jelas Luhut.
Luhut pun telah melakukan koordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif terkait pemberian subsidi listrik bagi masyarakat. Namun, ia belum merincikan jumlah subsidi yang akan diberikan. “Termasuk listrik sudah telepon dengan Menteri ESDM akan diatur itu, tidak masalah,” tambah Luhut.
Sebelumnya, di tahun 2020 pemerintah telah memberikan diskon 100 persen atau gratis untuk listrik kepada pelanggan rumah tangga, bisnis, dan industri berdaya 450 volt ampare (VA). Akan tetapi, memasuki tahun 2021, subsidi dipangkas menjadi diskon 50 persen dari total tagihan listrik. Sementara pelanggan berdaya 900 VA, yang semula mendapat diskon 50 persen pada 2020, berkurang menjadi 25 persen sejak awal 2021.
Terkait dengan anggaran, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 148,27 triliun untuk perlindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021. Hingga 18 Juni 2021, realisasinya sebesar Rp 64,91 triliun atau 43,8 persen. Secara rinci, dana itu digelontorkan untuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, kartu prakerja, dan bantuan kuota internet.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan, pemberian subsidi listrik bakal diintegrasikan dengan insentif bansos, sehingga dapat langsung masuk ke masing-masing penerima. Ia menegaskan, mekanisme subsidi harus tepat sasaran dan bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan sesuai dengan data.
“Bahwa pengiriman subsidi listrik haruslah yang berhak sehingga secara keseluruhan tadi kami harapkan terjadi juga penghematan karena perbaikan sasaran dari target ini,” jelas Febrio.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga guna mempercepat sekaligus memastikan penyaluran bansos yang tepat sasaran, yakni PKH 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program sembako 18,8 juta KPM, dan perpanjangan BST Mei-Juni 10 juta KPM.
“Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok tanah air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan,” kata Muhadjir.
Ia mengatakan, percepatan penyaluran bansos ini juga merupayakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan kembali di bawah 2 digit.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menambahkan, pasca-perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang baru, realisasi penyaluran bansos PKH dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) berjumlah 32,9 juta keluarga/jiwa. Akan tetapi, saat ini terdapat 3,6 juta KPM data di perbankan yang belum bisa disalurkan karena data anomali dan tidak lengkap.
“Permasalahan seperti inilah yang perlu segera kita perbaiki sehingga penyaluran bansos bisa dilakukan dan betul-betul mencapai target,” jelas Risma.
