Indonesia Dukung 8 Prioritas Pembahasan Presidensi G20 India
Pajak.com, India – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman, di Bangalore, India, (23/2). Pertemuan ini menegaskan dukungan Indonesia pada Presidensi G20 India yang akan berlangsung sepanjang 2023, termasuk 8 poin prioritas pembahasan.
“Setelah menyelesaikan tugas kepemimpinan sebagai Presidensi G20 tahun 2022 lalu, tugas Indonesia tidak lantas berakhir. Indonesia masih menjadi bagian dari Troika G20, bersama India selaku pemangku Presidensi G20 tahun ini dan juga Brasil yang akan memegang Presidensi G20 di tahun 2024 mendatang,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (24/2).
Ia menegaskan, Indonesia akan mendukung prioritas dari pelaksanaan Presidensi G20 India, yaitu:
- Memperkuat bank pembangunan multilateral (MDB) untuk mengatasi tantangan global saat ini.
- Mengelola kerentanan utang global.
- Pembiayaan kota masa depan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
- Pendekatan terkoordinasi secara global untuk aset kripto tanpa penjaminan.
- Memajukan inklusi keuangan dan keuntungan produktivitas.
- Pendanaan untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi keuangan untuk kesehatan, termasuk pandemic fund.
- Perpajakan internasional.
“Indonesia berkomitmen akan selalu siap membantu terwujudnya agenda prioritas Presidensi G20 India, ini juga agenda warisan dari Presidensi G20 Indonesia. Kami juga bersedia menerima masukan dan dukungan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) untuk kemajuan dan kelancaran bersama selama Indonesia Chairmanship pada tahun 2023, khususnya dalam mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau,” tambah Sri Mulyani.
Dengan demikian, ia berharap, kolaborasi antar-anggota G20, khususnya India dan Indonesia dapat terjalin lebih kuat demi masa depan dunia yang lebih baik.
“Dalam hal pertemuan bilateral bersama Menteri Keuangan India Ms. Nirmala Sitharaman, kami melakukan koordinasi dan kerja sama multilateral di bidang perdagangan dan investasi dalam mengatasi berbagai tantangan global, termasuk krisis energi dan pangan menjadi hal yang sangat penting,” ungkap Sri Mulyani.
Di India, ia juga melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary General of Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann untuk mendiskusikan beberapa agenda prioritas Indonesia dan ASEAN. Adapun beberapa agenda prioritas yang didiskusikan, meliputi ASEAN Chairmanship and ASEAN+3 Co-Chairmanship 2023, Finance Track G20 2023, Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches (IFCMA), hingga OECD Economic Survey of Indonesia 2023.
“OECD bukanlah rekan baru bagi Indonesia, melainkan memiliki misi yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan dunia. Sebagai mitra, OECD telah banyak memberikan bantuan untuk Indonesia. Misalnya, dengan mendukung Presidensi G20 Indonesia tahun lalu, khususnya di bidang perpajakan Internasional, termasuk mendukung G20 Ministerial Symposium on Tax and Development,” ungkap Sri Mulyani.
Selain itu, Indonesia dan OECD juga telah bekerja sama mengadakan G20 Infrastructure Investors Dialogue pada tahun lalu. Ia berharap, kerja sama antara Indonesia dan OECD dapat terus terjaga, terutama dalam mengawal visi mewujudkan kesejahteraan dunia.
Dalam pertemuan ini Sri Mulyani turut menyampaikan mengenai Keketuaan ASEAN dan Co-chairmanship ASEAN+3 tahun 2023. Dalam forum itu Indonesia mengusulkan tiga strategic thrusts dan priority economic deliverables (PED) yang dikembangkan bersama antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Seluruhnya difokuskan untuk memastikan pemulihan dan pertumbuhan perekonomian inklusif, serta memperkuat ketahanan sektor keuangan di kawasan ASEAN yang stabil dan berkelanjutan, termasuk kerja sama dalam mengatasi isu perubahan iklim, transisi energi, hingga digitalisasi,” ujar Sri Mulyani.
