Pajak.com, Jakarta – Indonesia mendorong framework working group (FWG) Presidensi G20 melahirkan solusi kolektif serta sinergi kebijakan untuk menjawab berbagai tantangan pemulihan ekonomi global akibat COVID-19. Adapun FWG Presidensi G20 telah dilakukan pada 13–14 Januari 2022. Dalam pertemuan itu, Indonesia diwakili oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ketua Tim Pelaksana Media dan Komunikasi Panitia Nasional Penyelenggaraan Presidensi G20 Usman Kansong mengungkap, peningkatan jumlah kasus COVID-19 yang berasal dari varian Omicron telah mewarnai diskusi dalam FWG Presidensi G20. Semua anggota sepakat berpendapat, varian Omicron akan berpotensi menimbulkan implikasi pada pemulihan ekonomi yang tidak merata di antara berbagai negara.
“Pertemuan G20 FWG merupakan momentum penting, karena seluruh pemimpin dunia duduk bersama berdiskusi untuk pemulihan ekonomi global yang terdampak pandemi. Dengan semangat kolaborasi yang inklusif, kami optimistis forum ini dapat mewujudkan ekonomi global untuk pulih bersama,” kata Usman dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, Senin (17/1).
Usman yang juga Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika ini menguraikan, pada pertemuan hari pertama, Indonesia memimpin jalannya sidang dan membahas perkembangan perekonomian global, rencana kerja, dan diskusi mengenai risiko yang dihadapi dunia.
“Para anggota FWG turut menggarisbawahi pentingnya menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran guna meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan dalam jangka panjang, khususnya di area pendidikan dan ketenagakerjaan. Diskusi risiko utama dunia saat ini menekankan, kebijakan ekonomi makro yang terkalibrasi dengan baik untuk mendorong pemulihan ekonomi, inflasi, dan gangguan pada rantai pasok perlu menjadi perhatian dunia saat ini,”kata Usman.
Selain itu, peserta pertemuan juga mendukung program kerja yang disusun oleh Presidensi G20 Indonesia dan pimpinan FWG. Peserta pun saling berdiskusi mengenai perlunya dukungan kebijakan yang memiliki komunikasi, perencanaan, serta dikalibrasikan secara baik terkait exit strategies and scarring effect.
Kemudian, pada hari kedua, sidang dipimpin oleh Inggris dan mendiskusikan implikasi inflasi pada kebijakan ekonomi makro di setiap negara.
“FWG (hari kedua) mendiskusikan bahwa krisis akibat pandemi COVID-19 saat ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, di mana dukungan kebijakan ekonomi makro telah terkoordinasi lebih baik, sehingga dapat mempercepat pemulihan. Namun, saat ini telah terjadi inflasi di beberapa negara yang membutuhkan kalibrasi kebijakan ekonomi makro di area fiskal, moneter, dan sistem keuangan untuk memastikan pemulihan ekonomi tetap terjaga,” urai Usman.
Oleh sebab itu, para peserta menggarisbawahi pentingnya pertukaran pengalaman dan pandangan dalam memformulasikan kebijakan ekonomi makro untuk mendukung pemulihan ekonomi, bahkan mendorong pertumbuhan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Usman mengatakan, hasil diskusi dua hari pertemuan itu menjadi bagian dari topik yang dilaporkan dalam pertemuan level menteri dan gubernur bank sentral negara-negara G20 pada Februari 2022 mendatang.
Di kesempatan berbeda, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Indonesia akan memainkan peran strategis dalam mendorong penyelesaian pandemi COVID-19 dalam Presidensi G20.
“Tahun ini Indonesia menjadi Presidensi G20, artinya Indonesia akan memainkan peran sangat strategis dalam membuat kebijakan global, terutama bagaimana kita menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Kebijakan global tersebut dapat diarahkan untuk mengantisipasi kemungkinan pandemi-pandemi ke depan dan memperkuat kolaborasi di antara anggota G20 dan dalam ranah global,” kata Nadia dalam webinar Indonesian Congress Symposium on Combating COVID-19 Pandemic without Boundaries, (16/1).
Ia menekankan, Indonesia akan terus berupaya mengajak semua pihak untuk semakin memperkuat kolaborasi dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi secara merata.
“Kita tentunya akan memainkan peranan sangat penting dalam wahana global untuk penanggulangan COVID-19. Hal yang pasti bahwa kesehatan dan ekonomi harus merupakan suatu hal yang bisa kita sama-sama menjadi perhatian. Itu berarti semua pihak dapat berupaya agar kesehatan dapat mendukung pergerakan ekonomi, kondisi-kondisi yang terjadi sebelumnya dan yang menyebabkan harus melakukan rem darurat, tidak terjadi lagi. Protokol kesehatan juga harus tetap dijalankan dan target vaksinasi COVID-19 harus segera dicapai, yakni tinggal 17 persen pada dosis pertama dan 42 persen pada dosis kedua,” kata Nadia.
