Pajak.com, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, harga vaksinasi gotong royong sesuai dengan harapan dunia usaha. Apindo berharap vaksinasi ini menciptakan tren positif pada pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021.
Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksin Gotong Royong
Dalam Kepmenkes itu ditetapkan harga pembelian vaksin sinopharm sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis. Harga ini sudah termasuk keuntungan (20 persen) dan biaya distribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketetapan harga telah mendapatkan pandangan dari berbagai pihak, termasuk kementerian koordinator bidang perekonomian, ahli, akademisi, dan aparat hukum.
“Alhamdulillah. Sudah bagus. Sesuai harapan pelaku usaha (harga vasksinasi gotong royong),” jelas Hariyadi kepada Pajak.com, pada Senin (17/5).
Seperti diketahui, sejak awal tahun 2021, Apindo mendesak pemerintah untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 untuk 181,5 juta rakyat Indonesia melalui kebijakan vaksinasi gotong royong atau vaksinasi nongratis. Artinya, dunia usaha membantu pemerintah melakukan vaksinasi ke pegawai atau masyarakat dengan cara membeli dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah. Dengan begitu beban fiskal pemerintah juga dapat lebih ringan.
“Tanpa vaksin mandiri (gotong royong) kita akan menempuh jalan yang sangat panjang. Pemerintah, kan, menargetkan memvaksinasi 181,5 juta penduduk dalam 12 bulan. Berarti, dalam satu hari pemerintah harus memberi vaksin kepada sekitar 500 ribu orang. Belum lagi ada kendala-kendala. Skema itu cukup lambat, proyeksi pertumbuhan ekonomi 5 persen akan sulit tercapai,” kata Hariyadi.
Menurut Hariyadi, vaksinasi gotong royong belum dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2021 atau setelah Idulfitri. Mengingat adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dan pelarangan mudik. Padahal, momentum ini berpotensi meningkatkan konsumsi di sejumlah wilayah di Indonesia. Apalagi tingkat konsumsi kuartal I-2021 terkontraksi 2,23 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat konsumsi saat Idulfitri 2019 (sebelum pandemi) tumbuh 5,3-5,6 persen dibandingkan bulan lainnya. Artinya, momentum Idulfitri sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengingat 56 persen produk domestik bruto (PDB) disumbang dari konsumsi.
“Kuartal II masih berat (tren positif pertumbuhan ekonomi) karena momentum Lebaran tidak bisa dioptimalkan terkait larangan mudik dan berkerumun,” jelas Presiden Direktur PT Hotel Sahid Jaya International Tbk ini.
Namun, Hariyadi optimistis tren pertumbuhan ekonomi terjadi pada kuartal III-2021. Sebab setidaknya vaksinasi gotong royong sudah berjalan, sehingga aktivitas ekonomi kembali berjalan normal—walaupun tetap menerapkan protokol kesehatan. Ia juga yakin vaksinasi dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021. Terlebih Indonesia sudah menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan meresmikan kementerian investasi. Apindo berharap, pertumbuhan 5-7 persen yang diproyeksikan pemerintah dapat terwujud.
“Tapi balik lagi masalah utama adalah dipandeminya, kita fokus dulu ke kesehatan masyarakat dulu. PPKM mikro saya rasa sudah tepat untuk menekan angka positif,” kata Hariyadi.
