Pajak.com, Jakarta – Pemerintah hingga saat ini terus berkoordinasi dengan PT Bio Farma dan Kamar Dagang Industri (KADIN) untuk mematangkan program Vaksinasi Gotong Royong. Hal ini menyusul kedatangan 500 ribu dosis vaksin Sinopharm yang diterima pemerintah akhir April lalu, yang akan dialokasikan untuk vaksinasi Gotong Royong tahap pertama.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah mengeluarkan Emergency Use of Authorization (EUA) terhadap vaksin ini. Rencananya, pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong akan berbasis zonasi prioritas (wilayah zona merah) dan perusahaan yang telah mendaftar di KADIN. Sementara untuk jenis industrinya, pemerintah minta agar KADIN memprioritaskan UMKM dan manufaktur padat karya.
Koordinator Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Arya Sinulingga mengatakan, Vaksinasi Gotong Royong akan dimulai pada 17 Mei mendatang atau setelah lebaran. Ia pun menegaskan, program yang pembiayaannya dibebankan kepada pelaku usaha ini tidak boleh membebani karyawan dan menjadi celah bisnis yang menguntungkan pihak tertentu.
“Vaksinasi ini jangan dijadikan sesuatu yang komersil. Untuk menjaga semuanya, pengadaannya pun dilakukan oleh BUMN (Bio Farma), kemudian yang menentukan harga adalah dari Kemenkes. Proses penentuan harga melibatkan beberapa lembaga yang melakukan penilaian, kontrolnya sangat kuat setelah komite harga ini baru masuk ke Kemenkes,” jelas Arya dalam Dialog Produktif KPC-PEN secara virtual, dikutip Pajak.com Jumat (7/5).
Wakil Ketua Umum KADIN Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, sejauh ini lebih dari 17 ribu perusahaan yang mendaftar untuk Vaksinasi Gotong Royong, dengan hampir 8,6 juta peserta vaksinasi. Dengan kata lain, pengusaha antusias membantu pemerintah menyelesaikan vaksinasi secepat mungkin dan mencapai target herd immunity.
Shinta menyebut, KADIN masih membuka pendaftaran tahap ketiga bagi perusahaan yang ingin melakukan vaksinasi kepada karyawan dan pekerjanya hingga 21 Mei ini. Sementara di sisi lain, pihaknya hingga saat ini masih menunggu keputusan Kementerian Kesehatan terkait harga dan alokasi yang bisa didapatkan perusahaan swasta.
“Karena jumlah vaksin yang datang bertahap dan terbatas, jadi perusahaan yang mendaftar ini juga mesti bersabar untuk mendapatkan gilirannya nanti. Sesuai dengan arahan pemerintah, yang diutamakan adalah zona merah mungkin yang pertama dilakukan adalah industri manufaktur di wilayah Jabotabek,” ucapnya.
Juru Bicara Vaksin dari PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, pihaknya terus mengupayakan kedatangan 7,5 juta dosis vaksin Sinopharm secara bertahap hingga September mendatang. Ia pun menyebut, harga vaksin Covid-19 yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong kini masih dalam proses penghitungan dan pendampingan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Namun, untuk estimasi harga vaksin gotong royong nantinya ada di kisaran Rp 500 ribu per dosis, termasuk biaya pelayanan vaksinasi.
“Estimasi memang sudah pernah disampaikan kisaran Rp 500 ribu per dosis sudah termasuk dalam pelayanan. Jadi kalau 2 dosis sekitar Rp 1 juta. Tapi, kami masih menunggu karena masih berproses. Mudah-mudahan harga ini bisa segera kami finalkan sebelum pelaksanaan. Harga ini tetap akan diserahkan ke Kementerian Kesehatan untuk kemudian ditetapkan,” imbuhnya.
