Fokus Tingkatkan Kualitas SDM, Alokasi APBN 2025 Capai Rp 2.322 T
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 fokus pada program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program yang dituangkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial (perlinsos), infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, lalu hukum dan pertahanan dan keamanan (hankam) ini memiliki alokasi APBN 2025 capai sebesar Rp 2.322,1 triliun.
“Peningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang didorong dengan SDM yang makin terampil dengan pendidikan yang makin baik, lalu juga dari sisi revitalisasi industri dan hilirisasi yang menempatkan Indonesia dalam posisi geopolitik sekarang cukup strategis. Indonesia harus menjaga daya saing dan memperdalam reform struktural agar komposisi ekonomi kita relatif kuat dan resilien untuk bisa terus meningkatkan menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dikutip Pajak.com, (28/8).
Program Peningkatan Kualitas SDM dalam APBN 2025
Sri Mulyani pun memerinci program untuk meningkatkan kualitas SDM dalam APBN 2025, yaitu pertama, sektor pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun. Anggaran ini akan disalurkan melalui program, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan research, termasuk pemberian makanan bergizi anak-anak sekolah.
“Selain itu, termasuk juga renovasi dari ruang-ruang kelas dan sekolah dan pembangunan sekolah unggulan. Kita juga akan terus menjaga beberapa program link dan match untuk bisa menyiapkan skill dari tenaga kerja untuk masuk ke pasar tenaga kerja,” urainya.
Kedua, program kesehatan dialokasikan Rp 197,8 triliun. Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran ini dilakukan sebagai upaya promotif dan preventif percepatan penurunan stunting dan penurunan kasus tuberculosis (TBC), pembangunan rumah sakit berkualitas, serta efektivitas program dari jaminan kesehatan nasional melalui Program Bantuan Iuran (PBI).
Ketiga, perlinsos sebesar Rp 504,7 triliun. Pogram yang sudah berlaku dan akan diteruskan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, serta perlinsos dengan melakukan sinergi dan integrasi dengan kartu kesejahteraan.
“Penguatan perlinsos untuk sepanjang hayat di dalam rangka membangun demografi Indonesia menuju aging society mulai dilakukan dengan melaksanakan perlinsos sepanjang hayat. Kita juga menekankan program graduasi dari kemiskinan di dalam program perlinsos,” jelas Sri Mulyani.
Keempat, anggaran infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun, terutama untuk infrastruktur yang mendukung daya tahan dan swasembada pangan atau ketahanan pangan, termasuk jaringan irigasi, bendungan; pembangunan sekolah unggulan untuk pendidikan dan renovasi sekolah; serta infrastruktur di dalam rangka untuk mendukung transformasi ekonomi dan keberlanjutan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kelima, ketahanan pangan dan energi sebesar Rp 124,4 triliun untuk intensifikasi maupun ekstensifikasi lahan pertanian, terutama bagi pembukaan lahan pangan baru yang dilengkapi dengan bendungan maupun irigasi.
“Lalu, untuk membangun lumbung pangan dan akses pembiayaan kepada petani serta menciptakan cadangan pangan nasional,” imbuh Sri Mulyani.
Keenam, area hukum serta hankam sebesar Rp 372,3 triliun. Sri Mulyani menyebutkan bahwa anggaran ini untuk modernisasi alutsista, alat material khusus (almatsus), alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam), meningkatkan daya tahan dari sisi digital dari ancaman cyber, meningkatkan kemampuan industri strategis dan dukungan operasional hukum serta hankam.
Comments