Pajak.com, Jakarta – Pemerintah memperkirakan, penyebaran varian Omicron di Indonesia akan melonjak pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Saat ini, peningkatan varian baru COVID-19 itu telah menyentuh angka 1.054 kasus per hari dengan kasus transmisi lokal lebih tinggi dari kasus transmisi pelaku perjalanan luar negeri. Menyikapi lonjakan ini, pemerintah pun melarang para pejabat untuk bepergian ke luar negeri hingga tiga pekan ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Koordinator Penanganan PPKM wilayah Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, larangan bepergian tersebut diberlakukan karena meningkatnya kasus virus COVID-19 varian Omicron di Indonesia. Larangan ini menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar seluruh masyarakat dapat membatasi diri untuk bepergian ke luar negeri, kecuali urusan sangat mendesak.
“Berdasarkan proyeksi yang kami lakukan, kami kembali memprediksi bahwa peningkatan kasus berpotensi naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta jika kita semua tidak hati-hati,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual dikutip Senin (17/1/22).
Saat ini kasus terbanyak didominasi oleh wilayah Jawa dan Bali, terutama Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Kenaikan kasus di Jawa dan Bali juga terlihat pada provinsi Jawa Barat dan Banten. Sebab, wilayah tersebut masih masuk dalam bagian Aglomerasi Jabodetabek. Bahkan pemerintah memperkirakan, kasus berpotensi naik tinggi di wilayah Ibu Kota jika protokol kesehatan tidak dijalankan secara ketat.
Sementara itu, khusus untuk wilayah lain di Pulau Jawa dan Bali, kasusnya masih relatif lebih terjaga. Kendati demikian, penyebaran kasus juga diprediksi akan lebih cepat mengingat tingginya mobilitas di wilayah Jawa dan Bali. Pemerintah pun meminta perusahaan untuk menjalankan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama dua minggu ke depan. Setiap perusahaan bisa melakukan assessment sesuai keadaannya masing-masing untuk menentukan kebijakan WFH. Bila tidak mengganggu produktivitas, bisa memilih opsi WFH sebagian atau tidak 100 persen WFH.
Meski demikian, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia tidak boleh menghentikan transformasi besar ekonomi yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Saat ini, pemerintah terus mempercepat transformasi ekonomi menuju sebuah ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi dengan menghentikan ekspor bahan mineral tambang berupa bahan mentah.
“Sudah berapa ratus tahun bahan mentah kita kirim ke luar (negeri) utamanya ke Eropa. Sejak zaman VOC yang kita kirim selalu bahan mentah, yang selalu kita kirim selalu raw material. Oleh sebab itu, sejak 2020 saya sampaikan, enggak bisa kita teruskan, stop,” tegas Presiden saat menyampaikan pengarahan pada acara Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) di Pusat Pembelajaran Arntz-Geise (PPAG) Unpar, Bandung, Jawa Barat, pada Senin, (17/1/22).
Pemerintah telah menghentikan ekspor nikel berupa bahan mentah dan menggantinya dengan ekspor berupa bahan jadi maupun setengah jadi. Secara bertahap, pemerintah juga berencana untuk menghentikan ekspor bahan mentah tambang lainnya berupa bauksit, tembaga, dan sebagainya, untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk tersebut.
Jokowi memberikan contoh bahwa jika nikel diekspor dalam bentuk bahan mentah, maka hanya akan menghasilkan 1 miliar dollar AS atau setara Rp 14-15 triliun. Setelah pemerintah melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah, ekspor besi baja yang merupakan turunan dari nikel pun melonjak tajam. Pada akhir tahun lalu, ekspor Indonesia untuk besi baja menghasilkan 20,8 miliar, dollar AS atau Rp 300 triliun.
Presiden mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan penghentian ekspor bahan mentah tambang tersebut bukanlah tanpa tantangan. Misalnya, Indonesia dikecam oleh negara-negara lain dan diadukan hingga ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menghentikan kebijakan tersebut. Untuk itu, Presiden Jokowi terus mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Selain itu, Presiden juga mendorong kerja sama dengan negara lain, terutama dalam mendirikan industri pengolahan di Indonesia.
