Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran yang dibutuhkan Indonesia untuk menangani isu perubahan iklim sebesar Rp 3.461 triliun hingga tahun 2030. Anggaran itu untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon pada kisaran 28 sampai 41 persen—sesuai dengan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris, pada 2016.
“Kebutuhan untuk bisa transformasi Indonesia untuk menurunkan emisi itu sangat tinggi. Dengan dukungan internasional, dibutuhkan dana dengan jumlah hingga 247,2 miliar dollar AS, kalau dirupiahkan Rp 3.461 triliun. Artinya, negara perlu menyiapkan dana untuk menangani perubahan iklim paling tidak Rp 266,6 triliun per tahun. Anggaran itu bahkan lebih besar dari anggaran kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang berkisar 172 triliun,” jelas Sri Mulyani dalam webinar bertajuk, Climate Change Challenge: Preparing for Indonesia’s Green and Sustainable Future, pada Jumat (11/6).
Menurut Ketua Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Aksi Perubahan Iklim 2021-2023 ini, penanganan isu perubahan iklim memang tidak murah. Akan tetapi, paling tidak saat ini pemerintah telah berupaya menyiapkan anggaran (budget tagging), yaitu berkisar 41 persen dari bujet yang dibutuhkan, yakni sekitar Rp 86,7 triliun per tahun.
“Dibandingkan kebutuhan Rp 266 triliun, tentu ini sangat jauh. Tapi kementerian keuangan sudah inisiatif untuk melakukan budget tagging untuk climate change, kita mulai sejak tahun 2016,” ungkap Sri Mulyani.
Oleh sebab itu, perubahan iklim harus ditangani secara gotong royong dengan berbagai pihak. Sri Mulyani meminta agar seluruh pemerintah daerah dapat mulai menyediakan pos anggaran untuk perubahan iklim. Saat ini sudah ada 11 daerah yang sudah berkomitmen mengimplementasikannya.
“Kami berharap nantinya seluruh daerah bisa berpartisipasi sehingga kekuatan Indonesia bisa dua kali lipat dari APBN dan APBD dalam agenda perubahan iklim ini,” harap eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Pemerintah juga akan terus mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperkuat perannya dalam hal pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Selain itu, Sri Mulyani mengajak sektor swasta dan masyarakat untuk berkontribusi menyelamatkan bumi. Sumbangsih bukan selalu soal materi, tetapi melalui perubahan perilaku sehari-hari. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, mengonsumsi makanan atau barang yang ramah lingkungan, dan sebagainya.
“Namun peranan pemerintah tetap signifikan. Dengan climate tagging sekitar 41 atau 67 persen, maka pemerintah terus berikhtiar untuk mobilisasi berbagai pihak, untuk ikut melakukan komitmen climate change melalui peran serta mereka,” tambahnya Sri Mulyani.
