Menu
in ,

BI Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah di Pesantren

BI Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah di Pesantren

FOTO: IST

Pajak.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) akan memperkuat himpunan ekonomi bisnis pesantren (Hebitren) untuk mendorong peningkatan ekonomi syariah di lingkungan pesantren. Himpunan yang diresmikan sejak 2020 ini merupakan gabungan unit usaha milik koperasi dari beberapa pesantren di wilayah yang berdekatan.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, pembentukan Hebitren seirama dengan rencana BI memperkuat implementasi korporatisasi usaha mikro kecil menengah (UMKM), termasuk unit usaha syariah di pesantren.

“Tujuan holding (Hebitren) akan meningkatkan posisi tawar pesantren dalam menentukan harga dan membuka akses keuangan serta tata kelola yang lebih baik,” jelas Destry dalam webinar bertajuk Srikandi Ekonomi Syariah Bersinergi Mendukung Pemulihan Ekonomi, pada (21/4).

Menurutnya, aktivitas ekonomi syariah di pesantren sebenarnya sudah berjalan, tetapi belum optimal. Di sisi lain, potensi pesantren di Indonesia sangat besar. Indonesia memiliki  sebanyak 27.722 pesantren dengan 4 juta santri.

Oleh karena itu, BI akan terus berkomitmen mendorong ekosistem ekonomi syariah di pesantren. Adapun berbagai sektor usaha yang dikembangkan, yaitu pertanian terintegrasi; industri pengolahan makanan; industri pakaian; energi terbarukan; dan industri halal lainnya.

“Pesantren menjadi kekuatan yang strategis untuk menjadi pemain kunci industri halal untuk mendukung perekonomian nasional,” katanya.

BI berharap Hebitren dapat meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan termasuk peningkatan akses pasar serta peningkatan tata kelola pesantren. BI optimistis pesantren dapat menjadi kekuatan strategis dan pemain kunci dalam industri halal yang akan mendukung perekonomian nasional.

Holding pesantren diharapkan dapat berkontribusi aktif melalui pengembangan usaha syariah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi. Bank Indonesia telah mengoptimalkan bauran kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, antara lain penurunan suku bunga dari 5 persen di awal tahun 2020 menjadi 3,5 persen,” jelas Destry.

Bauran kebijakan lain yang dilakukan BI, meliputi pelonggaran likuiditas; pembelian obligasi pemerintah; relaksasi untuk kredit kendaraan dan property; dan juga penurunan biaya untuk transfer melalui sistem kliring nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Selain itu, beberapa kebijakan ekonomi syariah yang dilakukan BI di tengah pandemi, diantaranya penurunan giro wajib minimum (GWM) syariah; penguatan operasi moneter dengan instrumen berbasis syariah; dan perubahan kebijakan yang akomodatif.

“Dan pengembangan ini bersifat komprehensif melalui pendekatan ekosistem yang tidak hanya fokus pada sistem keuangan namun juga pada pengembangan usaha syariah di sektor-sektor. Sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif,” tutup Destry.

Ditulis oleh

Leave a Reply

Exit mobile version