Pajak.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan pemerintah berupaya mengakselerasi digitalisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) atau juga dikenal sebagai G2P (government to person) 4.0. Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan, akselerasi itu dilakukan melalui penguatan aspek pada sistem pembayaran yang mengedepankan prinsip cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Hal itu kemudian dielaborasi dalam lima aspek, antara lain:
Pertama, penguatan infrastruktur sistem pembayaran untuk mendukung transaksi penyaluran bansos.
Kedua, interkoneksi layanan pembayaran baik di kanal pembayaran digital maupun di agena atau merchant.
Ketiga, keamanan, artinya akses dana dilindungi oleh dua faktor otentikasi, yaitu user dan kata kunci (password). Kata kunci itu dapat berupa kombinasi angka atau penggunaan biometric seperti sidik jari dan wajah.
Keempat, penggunaan multichannel atau dapat menggunakan berbagai instrumen dan kanal seperti kartu atau telepon pintar, hingga QR code Indonesian standard (QRIS).
Kelima, perluasan outlet atau tempat transaksi dana bansos, seperti agen laku pandai atau layanan keuangan digital, merchant, dan ATM (anjungan tunai mandiri).
“BI akan memperkuat ekosistem sistem pembayaran guna mendukung G2P 4.0, antara lain melalui akselerasi implementasi QRIS, mengembangkan BI fast (fast payment system), dan menghubungkan bank dengan fintech melalui standar open application programming interfaces (open API) pembayaran,” jelas Perry, dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) yang bertajuk “Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk Optimalisasi Pemanfaatan Dana Bansos dan Peningkatan Inklusivitas Keuangan”, pada (7/4).
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan, digitalisasi penyaluran bansos dapat memberikan kemudahan dalam penyaluran maupun pengawasan.
Hal senada juga diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Ia menilai, transformasi digital penyaluran bansos berorientasi pada optimalisasi layanan. Sehingga turut mempercepat distribusi bansos untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
“Tercapainya transformasi digital G2P 4.0 diharapkan mendorong pemberdayaan dan inklusi keuangan dari penerima manfaat bantuan sosial. Penerima manfaat kemudian dapat menggunakan layanan keuangan digital untuk terhubung dengan e-commerce dan sumber permodalan, sehingga membuka kemungkinan pengembangan usaha. Upaya ini mendukung akselerasi keluarnya penduduk rentan dari kemiskinan,” jelas Suharso.
