Pajak.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan basis data tunggal penting dalam upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkelanjutan.
“Pendataan tunggal yang komprehensif dan akurat harus terus ditingkatkan. Kita harus memiliki basis data tunggal UMKM yang bisa menavigasi pengembangan UMKM agar lebih fokus, agar lebih terarah dan berkelanjutan, dan membawa para pelaku usaha kecil, koperasi untuk semakin maju dan sejahtera,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Senin (28/03).
Untuk itu, ia mendorong pembenahan dari hulu sampai ke hilir agar produk UMKM semakin berkualitas dan kompetitif, seperti dari sisi kemasan hingga branding. Penekanan itu telah ia cantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024.
“Saya ingin ekosistem kewirausahaan nasional kita semakin membaik, semakin baik, dan akan lahir lebih banyak wirausaha-wirausaha muda yang baru, wirausaha-wirausaha muda yang produktif, yang kreatif, yang siap memajukan UMKM Indonesia dan bersaing di pasar global,” katanya.
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta kepada jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah bekerja keras memperbaiki ekosistem usaha, mulai dari mempermudah perizinan usaha, memperluas akses terhadap permodalan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga memperkuat inovasi dan teknologi sehingga produk-produk UMKM semakin kreatif dan menarik.
“Dari pusat sampai daerah harus terus berusaha meningkatkan kualitas SDM-SDM UMKM kita, memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan pelatihan keahlian-keahlian baru, mengenal dan memanfaatkan teknologi produksi, serta berbagai teknologi digital yang bermanfaat bagi pengembangan usaha,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga menargetkan sebanyak 20 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat masuk atau onboarding ke lokapasar atau marketplace pada tahun ini.
“Tahun 2022 ini harus mencapai target 20 juta, minimal 20 juta, dan meningkat 24 juta di tahun depan tahun 2023 dan 30 juta di tahun 2024. Ini target, kalau semua bekerja keras, memiliki keinginan yang sama mencapai target yang telah kita tentukan, saya yakin insyaallah kita semuanya bisa melakukan,” tegasnya.
Di masa pandemi, ujar Jokowi, digitalisasi telah menjadi solusi bagi pelaku usaha UMKM dan koperasi untuk bertahan, tumbuh, dan berkembang di tengah situasi yang sulit serta di tengah pembatasan aktivitas dan mobilitas. Tercatat sebanyak 17,5 juta pelaku UMKM telah masuk dalam ekosistem digital.
“Jumlah ini belum cukup dan harus terus kita tingkatkan. Momentum saat ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong percepatan transformasi digital, memiliki kemampuan yang baik untuk memanfaatkan teknologi digital, lebih banyak mengisi marketplace, menjadi bagian dari rantai pasok nasional maupun global agar UMKM kita segera naik kelas,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia juga meminta agar jumlah koperasi modern berbasis digital terus ditingkatkan dan menargetkan 500 koperasi modern di tahun 2024, meningkat dari 250 koperasi di tahun 2022 dan 400 koperasi di tahun 2023. selain itu, Jokowi menekankan agar target 1 juta UMKM untuk onboarding ke e-Katalog LKPP harus dapat terlaksana secara tuntas di tahun ini.
“Kemarin sudah saya sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, dan menteri, Dirut BUMN bahwa anggaran APBN, anggaran APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita,” pungkasnya.
