Pajak.com, Jakarta – Bank Dunia mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 menjadi 3,7 persen yoy. Proyeksi ini lebih rendah 0,7 persen dibandingkan angka yang diumumkan Bank Dunia pada April lalu sebesar 4,4 persen yoy.
Kepala Ekonom Bank Dunia Kawasan Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo mengatakan, koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan setelah melihat tren kenaikan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh varian Delta pada akhir kuartal kedua tahun 2021.
Peningkatan kasus yang cukup signifikan itu membuat pemerintah menarik rem darurat, berupa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan dilanjutkan dengan PPKM Level 2-4. Rem darurat juga diterapkan oleh beberapa negara Asia lainnya saat menghadapi tingginya kasus COVID-19 varian Delta.
Bank Dunia menilai kebijakan sejumlah negara ini menyebabkan banyak rumah tangga telah menderita—terutama yang lebih miskin—yang lebih mungkin kehilangan pendapatan, menderita kerawanan pangan yang lebih besar, jumlah anak-anak yang tidak terlibat dalam pendidikan meningkat, dan membuat penjualan aset menjadi sulit.
“Meningkatnya stunting, pengikisan keterampilan manusia (human capital), dan hilangnya aset produktif juga akan merugikan pendapatan rumah tangga ini di masa depan. Meningkatnya ketidaksetaraan yang terjadi di antarperusahaan juga dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi antar pekerja,” kata Mattoo dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (30/9).
Kesenjangan berusaha terjadi karena kegagalan sebagian perusahaan untuk bertahan dan mengarah pada hilangnya aset tak berwujud yang berharga, sementara perusahaan yang bertahan menunda investasi produktif.
“Perusahaan kecil paling terpukul. Sementara sebagian besar perusahaan menghadapi kesulitan, perusahaan yang lebih besar cenderung mengalami penurunan penjualan yang lebih kecil dan lebih mungkin untuk mengadopsi teknologi canggih dan menerima insentif pemerintah,” katanya.
Mattoo mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu negara Asia yang lebih awal melakukan vaksinasi secara nasional. Untuk itu, lanjutnya, vaksinasi secara merata ke seluruh wilayah dan 3T tetap menjadi hal terpenting agar pengendalian wabah ini bisa berjalan optimal dalam jangka pendek.
“Vaksinasi dan pengujian yang dipercepat untuk mengendalikan infeksi COVID-19 dapat menghidupkan kembali kegiatan ekonomi di negara-negara yang sedang berjuang pada paruh pertama tahun 2022, dan menggandakan tingkat pertumbuhan mereka tahun depan,” imbuhnya.
Pihaknya memprakirakan, sebagian besar negara di kawasan Asia termasuk Indonesia dan Filipina dapat memvaksinasi lebih dari 60 persen populasi pada paruh pertama tahun 2022. Meskipun hal itu tidak akan menghilangkan infeksi, Mattoo meyakini upaya itu akan secara signifikan mengurangi angka kematian, serta memungkinkan dimulainya kembali aktivitas perekonomian.
Di sisi lain, Indonesia juga perlu melakukan empat upaya serius untuk menangani Covid-19 yang berkepanjangan, yaitu mengatasi keraguan vaksin dan keterbatasan kapasitas distribusi untuk mencegah cakupan yang tidak stabil; meningkatkan pengujian, penelusuran, dan isolasi untuk mengendalikan infeksi (3T); meningkatkan produksi vaksin daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan impor; dan memperkuat sistem kesehatan untuk menghadapi kehadiran penyakit yang berkepanjangan.
“Bantuan internasional diperlukan untuk mendukung upaya nasional di semua bidang ini, terutama di negara-negara dengan kapasitas terbatas,” imbuhnya.
Sementara untuk jangka panjang, Mattoo mengatakan strategi komprehensif yang harus dilakukan adalah reformasi yang lebih serius untuk mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ketidaksetaraan. Dua hal itu merupakan kombinasi pemiskinan yang belum pernah terjadi—tapi bisa saja terjadi—di kawasan tersebut pada abad ini.
Selain itu, laporan Bank Dunia juga mengidentifikasi percepatan difusi teknologi merupakan hikmah pandemi yang dapat meningkatkan produktivitas, mendemokrasikan pendidikan, dan mengubah lembaga negara.
Sementara dalam ruang lingkup berusaha, perusahaan yang melengkapi dengan keterampilan teknologi harus disertai dengan keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi, serta kebijakan persaingan sehingga memperkuat insentif bagi perusahaan untuk mengadopsi teknologi baru.
Strategi lainnya adalah menerapkan reformasi pendidikan yang telah lama tertunda untuk meningkatkan kualitas pengajaran, dan relevansi kurikulum agar dapat memastikan akses yang lebih luas ke manfaat teknologi pembelajaran baru.
Dengan serangkaian strategi tersebut, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada 2022 akan mampu mencapai 5,2 persen, sedangkan pada 2023 mencapai 5,1 persen.
“Pertumbuhan itu bisa pulih sekitar 4,5 persen sampai 5 persen dalam beberapa tahun ke depan karena adanya kebijakan ekonomi makro yang sangat suportif,” pungkas Mattoo.
