Arah Kebijakan Internasional Pemerintahan Prabowo: Tegaskan Tradisi Nonblok dan Perdamaian
Pajak.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan internasional Indonesia yang akan diusung selama masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa Indonesia akan tetap memilih jalan bebas aktif nonblok, tidak bergabung dengan pakta-pakta militer mana pun, dan menjalin persahabatan dengan semua negara—yang disebutnya sebagai a good neighbor.
“Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. Kita ingin menganut filosofi kuno: seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Dengan demikian, kita ingin menjadi sahabat semua negara,” kata Prabowo usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
Namun, Prabowo juga menegaskan Indonesia berpegang teguh pada prinsip-prinsip antipenjajahan, antipenindasan, dan antirasialisme. Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan sejarah kelam yang pernah dialami Indonesia sebagai bangsa yang dijajah, ketika rakyat Indonesia mengalami penindasan dan diperlakukan secara tidak manusiawi.
“Kita bahkan digolongkan lebih rendah dari anjing,” katanya, merujuk pada prasasti-prasasti diskriminatif di masa penjajahan, termasuk yang pernah dilihatnya di kolam renang Manggarai pada tahun 1978 yang bertuliskan honden en inlander verboden (anjing dan pribumi dilarang masuk).
Oleh karena itu, solidaritas terhadap rakyat tertindas di dunia menjadi komitmen kuat pemerintahannya. Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, akan terus memperjuangkan keadilan dan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih terjajah, seperti Palestina.
“Karena kita pernah mengalami penjajahan dan penindasan, kita harus solider membela rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu, kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina,” tambahnya.
Prabowo pun mengapresiasi bantuan yang telah diberikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Palestina, termasuk pengiriman tim medis yang bekerja di Gaza dan Rafah. Ia juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim lebih banyak bantuan dan mengevakuasi mereka yang terluka serta anak-anak yang trauma akibat konflik.
“Kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak, dan siap evakuasi mereka yang luka dan anak-anak yang trauma. Dan korban kita siapkan semua rumah sakit, dan tentara. Dan nanti rumah sakit-rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil,” tegasnya.
Tradisi Nonblok Sejak Awal Kemerdekaan
Kebijakan nonblok yang dipegang teguh oleh Indonesia bukanlah hal baru. Di beberapa kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini terus dipertahankan karena merupakan tradisi yang telah dijalankan sejak masa awal kemerdekaan. Menurutnya, Indonesia sejak awal berdiri telah menerapkan politik luar negeri yang independen dan berpedoman pada prinsip nonkeanggotaan pada blok geopolitik mana pun.
Prabowo juga menjelaskan bahwa secara geografis, Indonesia yang berada di tengah-tengah peradaban besar dunia dan dengan garis pantai terpanjang di dunia selalu bergantung pada perdagangan internasional. Dengan mempertimbangkan faktor ini, Prabowo menilai gerakan nonblok yang dijalankan oleh Indonesia perlu dipertahankan untuk memastikan hubungan yang baik dengan negara-negara di kawasan dan dunia.
Tidak hanya menjadi pilar kebijakan luar negeri, kebijakan bertetangga yang baik ini juga akan menjadi pandangan strategis dalam bidang pertahanan nasional. Prabowo menekankan pentingnya jaringan persahabatan yang kuat sebagai dasar dari kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia. Prinsip ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sekaligus memastikan keamanan dan stabilitas di dalam negeri.
Selain menjaga tradisi, Prabowo juga menekankan bahwa kebijakan nonblok ini penting untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia memerlukan perdamaian dan stabilitas agar perekonomian bisa berkembang.
Hubungan baik dengan semua negara juga diyakininya akan mengundang investasi asing, membuka pasar, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo akan berfokus pada mempertahankan tradisi bebas aktif, memperkuat jaringan persahabatan internasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perdamaian dan stabilitas global.
Comments