Pajak.com, Jakarta – Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia menyatakan komitmennya untuk ikut membantu Indonesia membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukungnya yakni dengan menggalang pembiayaan dari sumber pemerintah dan sektor swasta.
Tak hanya itu, Wakil Presiden ADB Ahmed M. Saeed menuturkan, ADB akan membantu Otorita IKN Nusantara dalam merancang serta mengkaji potensi dampak lingkungan dan sosialnya untuk menciptakan Nusantara sebagai kota yang inklusif dan netral karbon.
“ADB siap membantu untuk merencanakan relokasi bersejarah ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara,” katanya di sela-sela kunjungan kerjanya di Jakarta, dikutip Sabtu (19/3).
Ia juga memastikan, Otorita IKN Nusantara sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melakukan perencanaan dan pembangunan ibu kota yang baru, akan mengawal proses transisi pemerintahan ke Nusantara dan menjadi pengelola kota tersebut.
Menurutnya, membangun sebuah kota yang sama sekali baru membuka peluang yang unik untuk menerapkan kajian dan pengalaman terkini mengenai hal-hal yang dapat membuat kota menjadi menyenangkan serta efisien untuk bekerja, tempat tinggal, dan rekreasi.
“ADB akan membagikan pembelajaran internasional yang kami miliki untuk mendukung Otorita IKN Nusantara mendesain dan mendanai pembangunan ibu kota baru,” ujarnya.
Sebagai langkah pertama, ADB akan mendukung upaya Otorita IKN Nusantara dalam menyelenggarakan konferensi internasional untuk mempelajari bagaimana negara-negara lain melaksanakan pembangunan kota yang netral karbon dan inklusif.
Di kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono menyatakan apresiasinya atas komitmen ADB untuk mendukung pembangunan Nusantara.
“Kami berterima kasih atas dukungan ADB, dan hal ini sejalan dengan upaya kami memulai pembangunan Nusantara,” ujar mantan Wakil Presiden ADB bidang Pengelolaan Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan ini.
Bambang mengungkapkan, dengan dukungan ADB tersebut Indonesia bisa mendapatkan best practice dari negara-negara lain yang memiliki pengalaman dalam membangun kota yang lebih hijau atau ramah lingkungan.
“Terdapat banyak pengalaman di tempat-tempat lain dalam menciptakan kota yang inklusif dan netral karbon, sehingga kami menantikan kerja sama dengan ADB agar dapat memahami pengalaman tersebut dan memanfaatkan pembelajaran yang sudah diperoleh,” kata Bambang.
Untuk diketahui, IKN Nusantara memang mengusung model pembangunan kota hutan alias forest city, dengan kisaran 70 persen lahan akan dibiarkan sebagai kawasan hutan. Jadi, dari lahan seluas 256 ribu hektare yang disiapkan, hanya sekitar 50 ribu hektare yang dipakai dan sisanya akan dibiarkan sebagai hutan hijau.
Prinsip pertama IKN Nusantara yang turut dicantumkan di sana yakni “Mendesain Sesuai Kondisi Alam”. Tak main-main, dengan tagline itu IKN juga akan memanfaatkan energi baru terbarukan atau EBT seperti energi air, angin, dan matahari. IKN juga akan dilengkapi sistem bangunan yang green desain, serta circular water management system yang akan memanfaatkan air secara optimal. Unsur-unsur itu merupakan keniscayaan dalam pembangunan kota berkonsep green city yang berkelanjutan.
Sementara ini, benchmark pembangunan IKN Nusantara adalah Bhutan, negara kecil di Asia Selatan yang dikenal sebagai negara paling hijau di dunia. Negara ini kebalikan dari banyak negara yang berjuang untuk mengurangi emisi karbon mereka, karena tingkat emisi karbonnya sudah negatif.
