ADB: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melandai
Pajak.com, Jakarta – Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melandai pada 2023-2024, yaitu hanya tumbuh 4,8 persen pada 2023 dan 5 persen di 2024. Pertumbuhan itu menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen.
Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah karena penurunan harga komoditas dan mulai normalnya permintaan dalam negeri.
Seperti diketahui, ADB atau Bank Pembangunan Asia adalah lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1966 dengan tujuan membebaskan wilayah Asia dan Pasifik dari kemiskinan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri, pemegang saham terbesar keenam, serta salah satu peminjam terbesar di ADB. Hingga kini ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem.
“Lonjakan komoditas ekspor mendorong ekonomi tumbuh 5,3 persen pada 2022, menggantikan permintaan dalam negeri yang lemah. Tekanan global pada 2023 diprediksi memangkas pertumbuhan ekspor. Namun, pengeluaran rumah tangga, belanja konsumen, dan berbagai manfaat dari penurunan inflasi akan menjadi penopang pertumbuhan, investasi diprediksi juga belum akan menguat,” ungkap Tominaga dalam keterangan terulis, dikutip Pajak.com, (4/4).
ADB menganalisis, kinerja ekspor Indonesia saat ini telah menghasilkan tambahan pendapatan yang memangkas defisit anggaran, sehingga mampu membawa batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah batas wajib 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Di sisi lain, inflasi di Indonesia mencapai puncaknya hingga hampir 6 persen pada September 2022, melebihi batas inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 4 persen. Saat ini, inflasi telah berangsur turun karena melemahnya harga komoditas dan pengetatan kebijakan moneter. Inflasi diproyeksikan akan turun ke sekitar 3,5 persen pada Desember 2023 dan mencapai rata-rata 4,2 persen pada 2023,” kata Tominaga.
Menurut ADB, hal yang perlu diperhatikan untuk jangka menengah dan panjang adalah terkait dengan pendapatan pekerja yang hilang, serta hilangnya pembelajaran anak-anak selama pandemi sehingga mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi. Sebuah langkah yang dapat memitigasi dampak buruk terhadap pasar tenaga kerja Indonesia adalah Program Kartu Prakerja. Hal ini merupakan program yang memberikan keterampilan teknis dan kejuruan melalui pembelajaran digital, pelatihan untuk memulai usaha, dan beasiswa.
“Sebagian besar indikator ketenagakerjaan penting telah membaik dibandingkan dengan angka-angka pada 2020. Namun, realisasi tersebut belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Berbagai indikator itu termasuk pengangguran, informalitas, dan upah riil,” jelas Tominaga.
Comments