8 Agenda Prioritas Prabowo untuk APBN 2026, dari Pangan hingga Pertahanan
Pajak.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan delapan agenda prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 saat membacakan Nota Keuangan di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Prabowo pun menegaskan bahwa APBN merupakan instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera, sehingga harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pertama, prioritas akan diarahkan pada ketahanan pangan dengan alokasi Rp164,4 triliun. Dana tersebut mencakup Rp53,3 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan, Rp46,9 triliun subsidi pupuk untuk 62 juta ton, serta Rp22,7 triliun bagi BULOG.
Prabowo menyebut, sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi pencetakan sawah baru, penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, dukungan bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan penguatan cadangan pangan nasional.
“Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman,” kata Prabowo, dikutip Pajak.com, Minggu (17/8/2025).
Kedua, bidang energi mendapat dukungan fiskal Rp402,4 triliun, meliputi subsidi energi tepat sasaran, insentif perpajakan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dan listrik desa. Ia pun menyoroti percepatan transisi energi bersih melalui pemanfaatan surya, hidro, panas bumi, dan bioenergi.
“Indonesia harus jadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat,” ujarnya.
Ketiga, membangun generasi unggul melalui program makan bergizi gratis (MBG) yang pada tahun 2026 dianggarkan Rp335 triliun untuk menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita di seluruh provinsi di Indonesia.
“MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, memberdayakan UMKM, serta ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani nelayan peternak dan pelaku UMKM,” tegas Prabowo.
Keempat, sektor pendidikan mendapat porsi terbesar dalam sejarah dengan alokasi Rp757 triliun atau 20 persen dari belanja negara. Anggaran ini mencakup Rp150,1 triliun untuk fasilitas sekolah dan kampus, Rp178,7 triliun untuk gaji dan tunjangan guru serta dosen, beasiswa KIP untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, dan LPDP untuk 4.000 mahasiswa di universitas terbaik dunia.
“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul dan memberantas kemiskinan,” tegasnya.
Kelima, pemerintah menyiapkan Rp244 triliun untuk sektor kesehatan yang difokuskan pada pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta warga miskin dan rentan, revitalisasi rumah sakit, percepatan penurunan stunting, pemberian gizi untuk balita dan ibu hamil, penanggulangan TBC, hingga penyediaan cek kesehatan gratis. Berbagai kebijakan tersebut, kata Prabowo, akan dijalankan demi mencegah penyakit yang lebih berat, sehingga pengeluaran negara dapat lebih dihemat.
“Kita tingkatkan semua faslitas kesehatan, masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Setiap tahun, pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan,” paparnya.
Keenam, penguatan perekonomian rakyat dilakukan melalui pembentukan 80 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang akan mendapat akses pembiayaan murah dari Himbara.
“Tidak ada lagi rakyat yang pinjam uang dari rentenir dengan bunga yang tidak masuk akal. Lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia,” ujarnya.
Ketujuh, pertahanan semesta juga menjadi fokus, dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan, penguatan komponen cadangan, dan pemberdayaan industri strategis nasional, termasuk pengelolaan mineral tanah jarang (rare earth).
“Bangsa yang tidak mempunyai pertahanan kuat biasanya dilindas oleh bangsa yang lebih kuat,” imbuh Prabowo.
Kedelapan, Prabowo juga menargetkan percepatan investasi dan perdagangan global, termasuk proyek hilirisasi bernilai sekitar 38 miliar dolar AS di sektor mineral, batu bara, pertanian, perikanan, dan energi baru terbarukan.
“Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global,” katanya.
Adapun total belanja negara dirancang Rp3.786,5 triliun, dengan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun dan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB.
“Kami akan terus melakukan efisiensi agar defisit ini bisa ditekan sekecil mungkin. Saya ingin berdiri untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisit sama sekali,” pungkasnya.
Comments