in ,

Vietnam Minta Agoda, Airbnb, Booking, dan PayPal Patuhi Kewajiban Pajak

Vietnam Minta Agoda
FOTO: Dok. DJP Vietnam

Vietnam Minta Agoda, Airbnb, Booking, dan PayPal Patuhi Kewajiban Pajak

Pajak.com, Hanoi – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Vietnam meminta 100 bank dan perantara pembayaran untuk melaporkan, menahan, serta menyetorkan pajak dari transaksi di platform Agoda, Airbnb, Booking, dan PayPal. Pasalnya, keempat platform ini diketahui telah beroperasi di Vietnam selama bertahun-tahun dan tidak mau mendaftarkan diri untuk keperluan pajak melalui portal elektronik otoritas pajak, meskipun mereka terus menghasilkan pendapatan dari konsumen Vietnam.

DJP Vietnam mengungkapkan, Agoda, Airbnb, Booking, dan PayPal tidak memiliki kantor permanen di Vietnam, tetapi memperoleh pendapatan dari layanan yang mereka tawarkan kepada konsumen di negara tersebut. Oleh karena itu, mereka diklasifikasikan sebagai kontraktor asing dan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dihitung berdasarkan persentase pendapatan.

“Salah satu tujuan utama kami untuk tahun 2025 adalah mempercepat transformasi digital, menerapkan teknologi informasi, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas manajemen pajak, terutama di sektor e-commerce dan aktivitas penyedia asing,” kata Wakil Direktur Jenderal Pajak Vietnam Mai Sơn, dikutip dari Vietnamnews.com, Sabtu (18/01).

Baca Juga  DJP: Surat Teguran di “Core Tax” Terbit Otomatis

Son juga menegaskan bahwa penyedia asing yang memperoleh pendapatan di Vietnam tetapi tidak mendaftarkan pajak atau melaporkan pendapatan secara tidak lengkap, akan dikenakan tindakan tegas oleh otoritas pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Vietnam. Agoda dan Booking menyediakan layanan perjalanan seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tur, dan produk terkait lainnya, sementara PayPal menyediakan layanan pembayaran online dan memfasilitasi transaksi e-commerce. Di sisi lain, Airbnb merupakan perusahaan yang menghubungkan penyewa dengan pemilik properti.

DJP Vietnam mencatat, sampai tahun 2024, sebanyak 123 penyedia asing telah mendaftar, melaporkan, dan membayar pajak, dengan total pajak yang disetorkan mencapai 8.687 triliun Vietnam Dong atau sekitar Rp5,56 triliun. Nilai tersebut mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 26 persen dibandingkan tahun 2023 dan melebihi proyeksi sebesar 74 persen.

Sejak portal elektronik bagi penyedia asing diluncurkan pada Maret 2022, perusahaan asing telah membayar pajak sebesar 20.261 triliun Vietnam dong atau sekitar Rp20,26 triliun. Bahkan, perusahaan besar seperti Meta, Google, Microsoft, TikTok, Netflix, dan Apple menyumbang sekitar 90 persen dari pendapatan e-commerce lintas batas di Vietnam.

Baca Juga  Rakor 2025 IKPI, Momentum Sinergi dan Kontribusi bagi Bangsa

Di Vietnam, regulasi pajak terhadap platform lintas batas ini bukan hanya berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan Vietnam. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (MoIT) juga turut serta dalam mengawasi operasi platform-platform tersebut di Vietnam. Sebagai contoh, MoIT menghentikan operasional platform lintas batas hingga dokumen perizinan yang diperlukan selesai. Kementerian ini juga meninjau prosedur hukum bagi platform e-commerce lintas batas lainnya.

Direktur Jenderal Departemen E-commerce dan Ekonomi Digital MoIT Lê Hoàng Oanh menjelaskan, untuk platform e-commerce lintas batas yang tidak memiliki izin, MoIT telah mengeluarkan arahan kepada unit terkait di dalam kementerian untuk memperkuat langkah-langkah regulasi. Selain itu, MoIT bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Pasar dan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk memantau dan mengidentifikasi titik pengumpulan atau gudang yang mungkin terkait dengan platform yang belum terdaftar.

Baca Juga  Pemerintah Kantongi Rp1,09 Triliun dari Pajak Kripto per Desember 2024

Meski langkah-langkah regulasi sudah ditetapkan melalui Keputusan Pemerintah Vietnam No. 85/2021/NĐ-CP yang mengatur syarat bagi penyedia layanan e-commerce lintas batas, penerapannya masih belum maksimal.

“Banyak platform yang masuk ke pasar tanpa menyelesaikan prosedur hukum yang diperlukan,” kata Oanh. Pada tahun 2025, MoIT berencana mengajukan pengembangan Undang-Undang E-commerce untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih koheren dan konsisten.

Sementara itu, Kementerian Informasi dan Komunikasi (MIC) Vietnam terus bekerja sama dengan platform lintas batas untuk memastikan bahwa konten yang melanggar hukum Vietnam dihapus. Sebelumnya, Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam Nguyễn Mạnh Hùng menegaskan, “Platform digital global harus mematuhi hukum Vietnam, dan jika mereka tidak patuh, pemerintah akan mengambil tindakan lebih tegas.” Sebagai hasilnya, Facebook telah memblokir atau menghapus 8.981 konten ilegal, Google 6.043 konten, dan TikTok 971 konten, dengan tingkat kepatuhan di atas 90 persen.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *