Total Kerugian DKI Jakarta Tembus Rp80 Miliar Usai Demo Polemik Tunjangan DPR
Pajak.com, Jakarta – Aksi unjuk rasa terkait polemik tunjangan DPR di Jakarta menyisakan kerugian besar bagi fasilitas publik ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut total kerugian yang ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini mencapai Rp80 miliar, usai dilakukan penghitungan ulang terhadap kerusakan yang terjadi.
Kerugian tersebut meliputi perbaikan dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Senen dan Polda, sejumlah kamera Closed Circuit Television (CCTV) di lapangan yang rusak, hingga perbaikan 18 traffic light.
“Dengan dua JPO tadi, ditambah beberapa CCTV di lapangan yang rusak, serta perbaikan 18 traffic light, maka total biaya kini mencapai Rp80 miliar,” jelas Gubernur Pramono dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, di Balai Kota Jakarta, dikutip Pajak.com pada Kamis (4/9/25).
Dalam kesempatan itu, Pramono meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat proses perbaikan. “Dalam kesempatan ini, saya meminta bantuan kepada Kementerian PU, khususnya terkait Jembatan Penyeberangan Orang [JPO] di Senen dan JPO di Polda, agar bisa dibantu perbaikannya oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo merespons positif permintaan tersebut. Ia memastikan pihaknya siap membantu agar fasilitas publik dapat segera kembali digunakan masyarakat.
“Dua JPO itu akan kami kerjakan secepatnya, dengan target bisa kembali fungsional dalam waktu kurang dari tujuh hari,” katanya.
Lebih lanjut, Menteri Dody juga menjelaskan, Kementerian PU telah menyiapkan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk perbaikan fasilitas umum di seluruh provinsi di Indonesia. Sebagian dari anggaran tersebut akan dialokasikan khusus untuk perbaikan dua JPO yang rusak di Jakarta.
“Itu masih dalam pagu anggaran yang sudah dihitung sejak awal. Dari seluruh provinsi di Indonesia, kami menganggarkan sekitar Rp900 miliar, dan sebagian akan digunakan untuk memperbaiki dua JPO ini,” urainya.
Pemprov DKI Jakarta menegaskan, pemulihan fasilitas publik akibat dampak unjuk rasa menjadi prioritas agar layanan transportasi dan aktivitas warga tidak terganggu terlalu lama. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat mempercepat pemulihan sekaligus menjaga keandalan infrastruktur ibu kota.
Comments