Putin Isyaratkan Kenaikan Pajak di Tengah Perang Ukraina Demi Tekan Defisit Anggaran Rusia
Pajak.com, Moskow — Presiden Rusia Vladimir Putin memberi sinyal kemungkinan kenaikan pajak untuk orang kaya demi menekan defisit anggaran negara yang terus membengkak pada tahun keempat perang di Ukraina. Putin menyebut, ide menaikkan pajak barang mewah atau dividen saham bisa dianggap masuk akal di masa perang. Meski demikian, ia menegaskan perlunya kehati-hatian agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi.
“Di Amerika Serikat (AS), pada masa Perang Vietnam dan Perang Korea, mereka melakukan hal yang persis sama. Mereka menaikkan pajak khusus pada orang berpenghasilan tinggi,” kata Putin dalam pertemuan dengan pimpinan fraksi parlemen, dikutip Pajak.com, Sabtu (20/9/2025).
Rancangan anggaran Rusia untuk tahun fiskal berikutnya dijadwalkan diajukan ke parlemen pada 29 September. Menurut sumber Reuters, Pemerintah Rusia juga tengah mempertimbangkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagai opsi tambahan untuk menekan defisit sekaligus menjaga cadangan fiskal.
Rusia sejatinya baru memperkenalkan Pajak Penghasilan (PPh) progresif pada 2021, dan tahun ini tarif bagi kelompok berpenghasilan tinggi sudah dinaikkan. Kementerian Keuangan Rusia bahkan sempat mengingatkan, kenaikan pajak atas dividen bisa membuat investor enggan masuk pasar saham.
Putin sebelumnya menjanjikan tidak ada perubahan besar dalam sistem pajak hingga 2030, usai kenaikan yang berlaku pada 2025. Namun, situasi fiskal membuat kebijakan itu kini kembali dipertimbangkan.
Selain soal pajak, Pemerintah Rusia juga mengumumkan langkah baru untuk melindungi anggaran dari gejolak harga energi dan dampak sanksi Barat. Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov memastikan, harga batas (cut-off price) minyak akan diturunkan mulai tahun depan. Ketentuan ini akan memastikan setiap pendapatan minyak di atas harga tersebut langsung dialihkan ke dana cadangan fiskal.
Siluanov berujar, kebijakan itu menjadi penting karena penjualan minyak dan gas Rusia anjlok sekitar 23 persen pada September dibandingkan periode yang sama tahun lalu, akibat harga lebih rendah dan menguatnya nilai rubel.
“Untuk membuat keuangan kita lebih tangguh, kami mengusulkan pengurangan ketergantungan pada berbagai batasan harga maupun volume,” ujar Siluanov dalam forum keuangan tahunan.
Kebijakan ini pada dasarnya menghidupkan kembali mekanisme aturan anggaran yang pertama kali diperkenalkan Menteri Keuangan era 2004, Alexei Kudrin. Melalui aturan itu, surplus dari harga minyak tinggi disalurkan ke cadangan, sementara cadangan tersebut digunakan untuk menutup kekurangan ketika harga jatuh.
Siluanov menargetkan porsi pendapatan energi dalam anggaran bisa turun menjadi 22 persen dari sekitar 25 persen pada delapan bulan pertama 2025. Cadangan fiskal saat ini tercatat sekitar 4 triliun rubel atau 48,25 miliar dolar AS, dengan rencana penarikan 447 miliar rubel tahun ini untuk menutup sebagian defisit yang diperkirakan lebih dari 1,7 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Harga rata-rata minyak mentah Urals dipatok 59 dolar AS per barel dalam rancangan anggaran 2026. Namun, dengan harga batas yang akan diturunkan secara bertahap hingga 55 dolar AS per barel pada 2030, pengisian cadangan diperkirakan tidak akan optimal.
Putin mengaku tidak puas dengan prospek ekonomi yang melambat. Pertumbuhan diperkirakan hanya 1 persen tahun ini, jauh menurun dari 4,3 persen pada 2024. Kondisi itu menambah tekanan bagi Pemerintah Rusia untuk mencari sumber pendanaan baru, termasuk melalui kebijakan pajak yang kini kembali masuk dalam agenda.
Comments