Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan pajak negara hingga April 2021 sebesar Rp 374,9 triliun atau mencapai 30,5 persen dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Pencapaian ini masih mengalami kontraksi sebesar 0,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Menurut Sri Mulyani, meski tercatat negatif, kondisi itu telah menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Pajak penghasilan (PPh) badan naik menjadi 31,1 persen dan pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami peningkatan sebesar 6,4 persen.
“Untuk pajak, penerimaannya masih terkontraksi. Namun, penerimaannya sudah lebih baik. Tapi ini harus dilihat secara hati-hati karena menggambarkan pemulihan ekonomi kita. PPN dan PPh badan membaik seiring dengan pemulihan ekonomi,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) secara virtual, Selasa (25/5).
Berdasarkan sektor, pertumbuhan penerimaan pajak terjadi pada sektor industri pengolahan sebesar 16,51 persen; transportasi dan pergudangan 2,4 persen; konstruksi dan real estate 1,5 persen.
Kendati demikian, kontraksi cukup dalam masih terlihat pada realisasi penerimaan PPh Pasal 22 impor sebesar minus 64,2 persen dan PPh orang pribadi (OP) menjadi minus 44,70 persen.
Sri Mulyani memastikan, otoritas fiskal akan terus mengejar target penerimaan negara. Strategi yang dilakukan meresmikan reorganisasi dan unit kerja baru. Salah satunya menambah 18 KPP Madya baru sebagai upaya menggenjot penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) strategis.
“Dengan tambahan 18 menjadi (berkontribusi) 33,79 persen. Artinya, kinerja dari KPP Madya akan sangat menentukan dari kinerja keseluruhan penerimaan pajak kita,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga melaporkan, penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp 78,7 triliun atau 36,6 persen dari target APBN 2021. Angka itu mengalami peningkatan sebesar 36,5 persen. Pertumbuhan tertinggi diperoleh dari penerimaan cukai yang tercatat naik 32,8 persen. Capaian didorong oleh pertumbuhan cukai hasil tembakau (CHT).
“Produksi rokok menurun tapi setorannya cukup baik, ini berarti policy kita kemarin sesuai dengan yang diharapkan. Sementara, bea keluar tercatat tumbuh hingga 658,9 persen, yang didorong oleh kinerja ekspor, terutama pada komoditas tembaga, serta tingginya harga produk kelapa sawit,” kata Sri Mulyani
