Penerimaan Kanwil DJP Jawa Barat III Capai Rp16,84 Triliun hingga Agustus 2025
Pajak.com, Jakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III berhasil mencatat penerimaan neto sebesar Rp16,84 triliun atau 52,3 persen dari target hingga 31 Agustus 2025. Angka ini tumbuh 4,2 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Pertumbuhan penerimaan di Kanwil DJP Jawa Barat III ditopang oleh kinerja positif dari sejumlah jenis pajak. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) tumbuh 0,1 persen, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan meningkat 10,7 persen, sementara PPh Final naik 4,3 persen.
“Khusus di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat III, realisasi penerimaan neto hingga Agustus 2025 mencapai Rp16,84 triliun atau 52,3 persen dari target,” tulis Kanwil DJP Jawa Barat III dalam keterangan resminya, dikutip Pajak.com pada Selasa (30/9/25).
Dari sisi sektoral, Industri Pengolahan tampil sebagai kontributor terbesar dengan pertumbuhan 11,2 persen. Disusul oleh sektor Konstruksi dan Real Estat yang tumbuh 2,8 persen serta Administrasi Pemerintahan yang mencatatkan pertumbuhan 0,5 persen.
Capaian pajak tersebut ikut menopang kinerja APBN Jawa Barat yang hingga 31 Agustus 2025 mencatat surplus regional sebesar Rp11,59 triliun. Surplus ini terbentuk dari pendapatan yang mencapai Rp90,11 triliun atau 58,53 persen dari target, dengan belanja sebesar Rp78,54 triliun atau 64,18 persen dari pagu.
Secara keseluruhan, penerimaan negara di Jawa Barat tumbuh 5,31 persen yoy. Pajak masih menjadi motor utama meski kinerjanya dipengaruhi penurunan konsumsi, peningkatan restitusi, dan berkurangnya kontribusi dari Wajib Pajak besar.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp19,66 triliun atau 64,25 persen dari target dan tumbuh 5,06 persen, didorong oleh relaksasi penundaan pembayaran cukai hasil tembakau.
Di sisi belanja, pemerintah mencatat realisasi Rp78,54 triliun atau 64,18 persen dari pagu, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya berkat optimalisasi transfer ke daerah. Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercatat Rp49,37 triliun atau 69,04 persen, sedangkan dana desa mencapai Rp5,59 triliun atau 88,21 persen.
Belanja ini dialokasikan untuk program-program prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, telah menjangkau 1,37 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota. Di bidang perumahan, Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah membantu 38 ribu penerima di 1.576 lokasi.
Pemerintah juga mengoperasikan 13 Sekolah Rakyat di 11 kabupaten/kota dengan total 1.480 siswa, merealisasikan Program Revitalisasi Sekolah senilai Rp10,13 triliun, serta membuka Program SMA Unggul Garuda yang kini beroperasi di SMA Cahaya Rancamaya, Bogor.
Tak hanya itu, sektor ketahanan pangan juga mencatat capaian positif dengan produksi beras sebesar 4,02 juta ton. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp18,65 triliun untuk 345 ribu debitur, sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp1,19 triliun untuk 246 ribu debitur.
Kinerja fiskal yang solid tersebut turut memperkuat fundamental ekonomi Jawa Barat. Pada kuartal II-2025, ekonomi provinsi ini tumbuh 5,23 persen yoy dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tercatat Rp459,80 triliun. Inflasi Agustus 2025 terkendali pada level 1,77 persen yoy.
Sementara itu, neraca perdagangan Jawa Barat pada Juli 2025 mencatat surplus sebesar 2,47 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Nilai ekspor mencapai 3,51 miliar dolar AS, sementara impor hanya sebesar 1,03 miliar dolar AS. Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani Agustus 2025 tercatat 115,61 meski mengalami sedikit penurunan dibanding bulan sebelumnya.
Comments