Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp304 Triliun Hingga April 2025
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir April telah mencapai Rp304 triliun. Nilai ini setara dengan 39,2 persen dari total target pembiayaan utang dalam APBN tahun ini yang sebesar Rp775,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa proses pemenuhan target pembiayaan dilakukan secara hati-hati dan strategis, guna menghadapi dinamika pasar keuangan yang penuh ketidakpastian.
“Pemenuhan target pembiayaan itu dilakukan dengan berbagai langkah mitigasi risiko seperti pengadaan pembiayaan utang secara prudent,” ujarnya dalam konferensi pers APBN, dikutip Pajak.com pada Senin (26/5/25).
Menurutnya, pemerintah menerapkan pendekatan yang fleksibel, oportunistik, dan terukur dalam setiap pengadaan utang. Strategi tersebut mencakup aspek waktu penerbitan (timing), besaran dan jenis instrumen (sizing dan instrument), hingga pilihan mata uang (currency mix) yang sesuai dengan kondisi pasar.
Selain itu, pelaksanaan strategi pembiayaan juga mencakup prefunding, pengelolaan kas (cash buffer) yang memadai, serta manajemen utang aktif (active debt management). Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan likuiditas pemerintah, sekaligus menekan potensi risiko dari volatilitas pasar global.
Di sisi lain, hingga April 2025, pembiayaan non-utang terealisasi sebesar Rp24,8 triliun, atau 15,6 persen dari target defisit pembiayaan non-utang sebesar minus Rp159,7 triliun. Total keseluruhan pembiayaan anggaran, baik utang maupun non-utang, tercatat sebesar Rp279,2 triliun, atau setara 45,3 persen dari pagu pembiayaan APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun.
“Sampai dengan April 2025 sudah terealisasi Rp279,2 triliun yaitu 45,3 persen. Artinya pembiayaan kita on track dan mencatat kinerja baik,” jelasnya.
FLPP dan BULOG Serap Rp28,1 Triliun untuk Dukung Rakyat Kecil
Dalam kesempatan itu, Thomas juga menjelaskan bahwa, pemerintah tengah mendorong pembiayaan investasi yang strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat. Hingga 15 Mei 2025, alokasi sebesar Rp28,1 triliun telah dicairkan untuk mendukung dua program utama yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan dukungan cadangan pangan melalui BULOG.
Program FLPP yang telah berjalan sejak 2010 telah menyalurkan pembiayaan untuk 1.598.879 unit rumah dengan nilai total Rp151,22 triliun. Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp18,77 triliun untuk pembiayaan FLPP.
Hingga 15 Mei, Rp11,5 triliun telah dicairkan, membiayai 88.482 unit rumah senilai Rp10,96 triliun yang tersebar di 378 kabupaten/kota. Sebagai bentuk perluasan manfaat, pemerintah juga merencanakan tambahan alokasi untuk mendukung program pembiayaan 3 juta rumah.
Di sektor pangan, pemerintah telah mencairkan Rp15,15 triliun untuk pembelian gabah dan beras dari petani. Dana ini digunakan BULOG untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat cadangan pangan nasional.
Total realisasi hingga pertengahan Mei tersebut digunakan untuk pembelian 471.264,09 ton beras dan 1.460.845,30 ton gabah. Dukungan ini diharapkan mampu meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan mengendalikan inflasi harga bahan pangan pokok.
Comments