Omzet Mal di Jakarta Hilang Rp500 Miliar Imbas Demo, Asosasi Minta Keringanan PPN dan Pajak Karyawan
Pajak.com, Jakarta – Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah menyebut, omzet seluruh mal di Jakarta hilang sekitar Rp500 miliar sebagai imbas dari gelombang demonstrasi yang terjadi sejak 25 Agustus 2025. Oleh karena itu, HIPPINDO meminta keamanan dan berbagai stimulus kepada pemerintah, diantaranya keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan.
“Kami mendukung adanya penyampaian aspirasi yang tertib untuk perbaikan ekonomi Indonesia. Namun, situasi kemarin membuat masyarakat khawatir ke luar rumah, ditambah lagi ada imbauan pemerintah [Provinsi Jakarta] untuk work from home. Di Jakarta banyak mal-mal tutup dalam empat hari ini, dengan omzet yang hilang ada Rp500 miliaran, makanya kami mendukung adanya keringanan pajak karyawan, PPN, tax refund untuk turis. Masukan-masukan itu selama ini sudah kami sampaikan kepada pemerintah,” ungkap Budihardjo dalam sebuah acara salah satu televisi nasional, dikutip Pajak.com (3/9/25).
Ia mengatakan bahwa sektor yang paling terdampak dari sepinya pengunjung mal adalah luxury fashion. Di sisi lain, terjadi peningkatan penjualan pada sektor kebutuhan bahan pokok rumah tangga dalam beberapa hari ke belakang. Budihardjo menilai, kekhawatiran masyarakat di tengah gelombang demonstrasi memicu peningkatan pembelian stok barang kebutuhan sehari-hari.
“Tapi kami sudah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panic buying, karena kami pastikan, stok cukup dan kami tetap kirim barang, tidak usah khawatir. Kami optimistis keamanan akan berangsur terjadi ke depan, karena Polri dan TNI gencar melakukan patroli. Kami mendukung kampanye demo yang damai dan bersama menjaga kota agar investor juga melihat bahwa Indonesia aman,” ujar Budihardjo.
Ia pun mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Jakarta yang memberikan tarif Rp1 kepada masyarakat yang menggunakan seluruh transportasi publik selama satu minggu. Menurut Budihardjo, kebijakan ini akan sangat meringankan beban pengeluaran masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli.
“Kami harap masyarakat saat ini tidak perlu khawatir pergi ke mal, karena situasi sudah kondusif di Jakarta. Kami juga meminta pemerintah segera merespons dengan cepat masukan dari masyarakat karena ini adalah momentum pendewasaan demokrasi yang baik. Kami minta pemerintah segera menjamin keamanan tidak hanya di pusat-pusat perbelanjaan, tetapi objek vital publik, seperti halte Transjakarta,” pungkas Budihardjo.
Comments