Menteri ESDM: Rp 396 Triliun Devisa Negara Melayang untuk Impor Minyak
Pajak.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa, Indonesia kehilangan devisa negara sebesar Rp 396 triliun akibat impor minyak pada tahun 2023. Angka ini merupakan hasil dari asumsi yang menggambarkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk memenuhi kebutuhan energi, terutama minyak.
Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan bahwa saat ini Indonesia memproduksi sekitar 600.000 barrel minyak per hari, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional yang mencapai 1,6 juta barrel per hari. Akibatnya, Indonesia harus mengimpor antara 900.000 barrel hingga 1 juta barrel minyak per hari untuk menutupi kekurangan tersebut.
Ia menilai, perubahan ini adalah masalah serius yang harus segera ditangani, jika tidak, Indonesia akan terus terjebak dalam ketergantungan impor energi.
“Jadi apa yang terjadi di tahun 96-97 (1996-1997) kita ekspor, sekarang berbalik. Kita impor dengan jumlah yang sama. Ini kira-kira masalah negara kita,” kata Bahlil dalam acara Repnas National Conference & Awarding Night di Jakarta, Senin (14/10).
Bahlil juga menyebutkan bahwa, kondisi ini sangat berbeda dengan situasi pada tahun 1996-1997, di mana Indonesia masih mampu memproduksi 1,6 juta barrel per hari dan bahkan menjadi negara pengekspor minyak.
“Kala itu, lifting minyak kita itu 1,6 juta barrel per day dengan kontribusi kepada negara itu sekitar 40-50 persen. Kemudian, pasca reformasi terjadi incline yang tidak bisa kita atasi secara baik. (Tahun) 2008 itu ada perbaikan menjadi 800-900.000 barrel per day, karena ada penambahan di Banyu Urib. Nah kemudian turun terus. Ini terjadi incline terus,” jelasnya.
Strategi untuk Mengurangi Ketergantungan Impor
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor minyak dan meningkatkan produksi dalam negeri. Salah satu langkah utama yang akan diambil adalah optimalisasi sumur-sumur minyak yang sudah ada dan reaktivasi sumur-sumur yang tidak produktif atau idle. Menurutnya, dari total 44.900 sumur minyak di Indonesia, hanya sekitar 16.600 sumur yang aktif, sedangkan sisanya masih bisa dioptimalkan untuk meningkatkan produksi minyak di Indonesia.
Ia juga menekankan bahwa, jika tidak ada upaya peningkatan produksi, laju penurunan lifting bisa mencapai 7-15 persen per tahun. Oleh karena itu, Bahlil menegaskan perlunya upaya yang lebih agresif dalam mengelola sumur-sumur minyak yang ada.
Selain itu, Bahlil menyebutkan bahwa teknologi akan memainkan peran kunci dalam peningkatan produksi. Salah satu teknologi yang diusulkan adalah Enhanced Oil Recovery (EOR), yang terbukti mampu meningkatkan produksi di lapangan-lapangan yang sudah tua.
“Salah satu teknologi yang dipakai itu adalah EOR. Dan ini kita lagi kembangkan, Pertamina untuk membangun di wilayah Rokan di Sumatera,” kata Bahlil.
Eksplorasi di Wilayah Timur Indonesia
Lebih lanjut, Bahlil juga menyoroti pentingnya melakukan eksplorasi baru di wilayah-wilayah yang masih memiliki potensi minyak dan gas, terutama di wilayah timur Indonesia. Menurutnya, wilayah ini masih memiliki cadangan minyak yang besar, namun tantangan yang dihadapi adalah tingginya biaya eksplorasi dan lamanya proses perizinan. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk memotong sejumlah regulasi yang dinilai menghambat investasi di sektor ini.
Ia menegaskan bahwa, tanpa adanya regulasi yang lebih kompetitif, Indonesia akan kesulitan bersaing dengan negara lain dalam menarik investor ke sektor migas.
“Maka kita ke depan akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses akselerasi daripada eksplorasi. Dari 320 izin sekarang tinggal 140 izin, kita akan pangkas lagi, kita perpendek dengan waktu yang tepat. Supaya apa? Investor bisa masuk,” ujar Bahlil.
Selain itu, Bahlil juga mengajak semua pihak untuk terlibat dalam meningkatkan sektor minyak dan gas nasional. Ia menyebutkan bahwa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memiliki peran penting dalam memastikan sumur-sumur yang tidak lagi bisa dioperasikan dapat diserahkan kembali kepada negara agar bisa dioptimalkan oleh pihak lain.
“Saya sudah minta kepada SKK Migas, sumur-sumur yang tidak bisa lagi dijalan, diserahkan kepada negara,” jelas Bahlil.
Bahlil berharap Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dan menuju ke arah kedaulatan energi yang lebih baik di masa depan.
Comments