Luhut: Penunggak Pajak Bakal Sulit Urus Paspor hingga Administrasi Lainnya
Pajak.com, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah sedang memperkuat sistem perpajakan dengan teknologi canggih. Menurutnya, penunggak pajak akan menghadapi kendala dalam pengurusan paspor hingga administrasi lainnya.
Sistem tersebut adalah Government Technology (GovTech), yang akan diluncurkan pemerintah pada 17 Agustus 2025 mendatang. Sistem ini bertujuan untuk memperkuat penerimaan pajak dan meningkatkan transparansi di seluruh sektor administrasi pemerintahan.
Salah satu fitur utamanya adalah integrasi data digital untuk berbagai layanan, termasuk sistem pajak seperti core tax, perizinan usaha, belanja negara, dan pelayanan publik seperti paspor, kartu tanda penduduk digital, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM).
Menurut Luhut, sistem ini akan memaksa seluruh masyarakat untuk patuh terhadap aturan, termasuk kewajiban membayar pajak. “Kita paksa orang patuhi ketentuan sudah bayar pajak belum? sudah bayar royalti belum? Itu dengan sistem,” ujar Luhut dalam konferensi pers, dikutip Pajak.com pada Jumat (10/1/2025).
Adapun GovTech menggunakan teknologi blockchain dan Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi pelanggaran, termasuk Wajib Pajak yang melaporkan data tidak akurat atau jumlah aset yang tidak sesuai. Dengan teknologi ini, siapa saja yang menunggak pajak akan kesulitan mengakses berbagai layanan administratif.
“Kamu ngurus pasportmu, nggak bisa, karena kamu belum bayar pajak,” tegas Luhut. Bahkan, untuk memperbarui izin usaha pun akan terkendala jika seseorang tidak memenuhi kewajiban pajaknya.
Sistem ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga pejabat publik. “Kalau misalnya saya mantan pejabat, saya menyembunyikan sesuatu, pasti akan ketahuan. Entah dulu dia paling berkuasa, nggak ada urusan,” kata Luhut.
Langkah Menuju Transparansi dan Efisiensi
Luhut menjelaskan bahwa sistem ini akan memberikan perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Dengan integrasi big data dan AI, seluruh informasi akan terhubung dan mudah diakses oleh pemerintah.
“Kita pakai blockchain juga segala macam. Saya lihat, oh ini Luhut Pandjaitan dia impor kontainernya apa? Kalau data saya baik, akan release, tidak perlu antre. Tapi kalau data tidak bagus, mesin akan blok dan kita periksa. Kalau datanya salah, perusahaan saya bisa saja nanti akan kena blok, jadi nggak bisa jalan,” jelas Luhut.
Selain itu, pengembangan sistem terutama pada program core tax ini juga menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengumpulkan pajak. Menurut Luhut, program ini akan menunjukkan hasil signifikan dalam waktu satu tahun setelah diterapkan.
“Kita bantu ini dengan program ini. Nah, program ini saya pikir kita akan lihat hasilnya dalam satu tahun ke depan, mulai bertahap. Dan itu akan saya kira menjadi game changer buat negeri ini,” tambahnya.
Luhut meminta dukungan penuh dari masyarakat untuk mendukung penerapan GovTech. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan Indonesia yang lebih hebat ke depan.
“Hanya minta sekali lagi dukungan semua masyarakat Indonesia, ayo kita rame-rame dukungan. Dan patuh terhadap ketentuan,” ujar Luhut.
Dengan sistem ini, ia optimistis Indonesia akan menjadi lebih maju dan transparan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, sehingga tidak ada lagi pihak yang dapat menyembunyikan kewajibannya.
Comments