Pajak.com, Jakarta – Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto memastikan, pemerintah memperkuat koordinasi untuk memastikan kualitas negara untuk mewujudkan ketahanan fiskal. Secara simultan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan yang bersumber dari pajak, bea dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Spending better dilakukan melalui pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan ketahanan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat,” kata Hadiyanto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 bertajuk Spending Better: Mewujudkan Ketahanan Fiskal, yang disiarkan secara virtual (12/4).
Ia menuturkan, APBN yang sehat dan berkelanjutan merupakan fondasi untuk menstimulasi perekonomian melalui penguatan penerimaan negara yang optimal; belanja negara yang berkualitas dan akuntabel; serta pengelolaan pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable.
“APBN adalah instrumen fiskal yang sangat strategis dan impactful bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Terlebih lagi di masa pandemi dan kondisi perekonomian saat ini, APBN berperan sangat vital dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesehatan, dan perlindungan sosial dengan tetap menjaga keseimbangan antara fungsi countercyclical dengan pengendalian risiko dan kesinambungan fiskal,” jelas Hadiyanto.
Ia menyebutkan, kinerja APBN berkualitas pada tahun 2021 ditunjukkan melalui program perlindungan sosial yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 10,9 persen di tahun 2020 menjadi sebesar 9,71 persen pasa 2021. Selain itu, kinerja APBN untuk peningkatan vaksinasi dan pelayanan publik di masa pandemi telah mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 5,25 persen pada kuartal IV-2021.
“Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan terus berupaya mendorong peningkatan kualitas layanan dan kemudahan pencairan dana APBN dalam mendukung percepatan realisasi APBN terutama program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) melalui modernisasi, digital payment, dan simplifikasi pelaksanaan anggaran. Belanja negara pada tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp 2.714,2 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.944,6 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 769,6 triliun. Tahun ini adalah golden moment untuk pemulihan ekonomi nasional,” jelas Hadiyanto.
Selain belanja negara, penerimaan perpajakan di tahun 2021 mencapai Rp 2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN sebesar Rp 1.743,6 triliun. Kinerja itu terdiri dari realisasi penerimaan pajak Rp 1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target Rp 1.229,6 triliun—tumbuh 19,2 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian, penerimaan bea dan cukai mencapai Rp 269 triliun atau 125,1 persen dari target sebesar Rp 215 triliun. Selanjutnya, kinerja PNBP tercatat Rp 452 triliun atau 151,6 persen dari target sebesar Rp 298,2 triliun—tumbuh 31,5 persen.
Hadiyanto menambahkan, dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola keuangan pada satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L), telah dibentuk jabatan fungsional bidang perbendaharaan yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak implementasi belanja yang berkualitas dan akuntabel.
“Menteri keuangan telah menyampaikan beberapa langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran 2022 kepada pimpinan K/L yang meliputi, perbaikan perencanaan, mempercepat pelaksanaan program kegiatan proyek, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran dana bantuan sosial dan bantuan pemerintah, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas (value for money), dan meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal,” urainya.
