Pajak.com, Brasil – Pemerintah Kota Rio de Janeiro, Brasil, memperbolehkan Wajib Pajak untuk membayar pajak properti menggunakan kripto. Kebijakan yang berlaku mulai tahun 2023 ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sekaligus semakin memperkuat ekosistem kripto.
“Rio de Janeiro akan menjadi kota pertama di Brasil yang menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak dalam bentuk cryptocurrency. Upaya kami di sini adalah untuk memperjelas bahwa Rio de Janeiro berinisiatif untuk mengakui instrumen ini,” kata Wali Kota Rio de Janeiro Eduardo Paes dalam konferensi pers, dikutip Pajak.com (30/4).
Kendati demikian, Pemerintah Kota Rio de Janeiro tidak memiliki rencana untuk menyimpan penerimaan pajak dalam bentuk kripto. Pembayaran pajak dalam bentuk kripto yang diterima akan langsung dikonversi ke dalam bentuk mata uang domestik.
“Untuk membangun infrastruktur penerimaan pembayaran pajak dan juga konversi dari cryptocurrency ke mata uang lokal, pemerintah kota berencana untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan aset kripto,” jelas Paes.
Ia juga menyatakan, Pemerintah Kota Rio de Janeiro berencana menginvestasikan 1 persen kas daerah ke aset kripto.
“Kami akan meluncurkan Crypto Rio dan menginvestasikan 1 persen kas daerah ke aset kripto. Pemerintah ingin menjadikan Rio de Janeiro sebagai hub kripto dan berupaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas aset digital tersebut,” ujar Paes.
Selain Kota Rio de Janeiro, Negara Bagian Colorado, Amerika Serikat (AS) juga memiliki rencana senada. Colorado akan menerima pembayaran pajak dalam bentuk mata uang digital atau cryptocurrency.
“Langkah ini merupakan upayanya untuk menciptakan Colorado sebagai pusat ekonomi kripto di Amerika Serikat. Tapi anggaran dan belanja kita tentu masih dalam bentuk dollar AS, kami tidak akan mengambil risiko. Pembayaran akan masuk ke kas negara bagian dalam bentuk dollar AS,” ungkap Gubernur Colorado Jared Polis
Tak hanya untuk pembayaran pajak, Colorado nantinya juga berencana menerima pembayaran lainnya dalam bentuk cryptocurrency, seperti retribusi.
“Pemerintah negara bagian akan bekerja sama dengan perusahaan pada sektor aset kripto untuk membantu negara bagian dalam menerima pembayaran dan mengonversikan cryptocurrency ke dollar AS,” jelas Polis.
Colorado merupakan salah satu negara bagian di AS yang paling awal mengadopsi teknologi blockchain dalam administrasi dan infrastruktur pemerintahan. Sikap pemerintah Colorado yang lebih ramah terhadap perkembangan aset kripto membuat negara ini menarik bagi perusahaan yang bergerak di sektor digital ini.
Kota Lugano, Swiss, bahkan telah mulai mengadopsi cryptocurrency sebagai alat pembayaran pajak. Inovasi ini merupakan kolaborasi terbaru antara Pemerintah Kota Lugano dengan penyedia cryptocurrency dalam bentuk stablecoin, yaitu Tether (USDT).
“Tether Operations Limited, platform berbasis blockchain yang mendukung USDT, stablecoin terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, telah menandatangani kemitraan dengan otoritas Kota Lugano,” ungkap Walikota Lugano Michele Foletti.
Sebagai bagian dari kemitraannya, Tether juga akan menciptakan dana untuk membantu membiayai startup berbasis blockchain dan layanan blockchain di Kota Lugano. Secara simultan, Tether akan mengirim para ahli untuk mendukung Kota Lugano yang tengah memperkuat pendidikan digital kepada beberapa industri. Edukasi kripto ini turut menggandeng universitas dan lembaga penelitian setempat.
Di sisi lain, Preston Byrne dari Anderson Kill Law Firm memandang, kebijakan ini justru berpotensi menyulitkan Wajib Pajak. Pasalnya, Wajib Pajak akan bertanggung jawab sendiri untuk mencatat transaksi dan menghitung pajak yang terutang dari transaksi itu.
“Tantangannya ditanggung oleh Wajib Pajak sendiri. Transaksi menggunakan cryptocurrency adalah transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Ada laba atau rugi yang harus dihitung atas transaksi tersebut,” kata Byrne.
