Kinerja APBN di Jawa Tengah Tembus Rp35,35 Triliun Hingga April 2025
Pajak.com, Semarang – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren menggembirakan. Dengan capaian penerimaan negara mencapai Rp35,35 triliun atau 27,31 persen dari target tahunan, pemerintah daerah berhasil menjaga ritme fiskal yang sehat.
Pada saat yang sama, belanja negara terealisasi Rp33,23 triliun atau 31,21 persen dari pagu, menghasilkan surplus APBN sebesar Rp2,13 triliun.
Kontribusi penerimaan ditopang oleh sektor perpajakan yang mencapai Rp14,24 triliun atau 24,34 persen dari target. Selain itu, bea dan cukai turut menyumbang Rp18,65 triliun (28,57 persen), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh signifikan hingga Rp2,45 triliun (43,09 persen).
Belanja negara di wilayah ini juga menunjukkan keseimbangan. Realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp8,37 triliun (23,19 persen), dan Transfer ke Daerah (TKD) tercatat mencapai Rp24,85 triliun (35,33 persen). Artinya, alokasi anggaran pusat ke daerah tetap menjadi instrumen vital dalam mendorong percepatan pembangunan daerah dan menjaga daya beli masyarakat.
Tak hanya APBN, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pun menunjukkan performa yang solid. Hingga akhir April 2025, Pendapatan Daerah telah menyentuh angka Rp34,41 triliun atau 30,43 persen dari target.
Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp20,17 triliun atau 17,51 persen. TKD tetap menjadi penopang utama fiskal daerah, menyumbang Rp24,85 triliun atau 72,21 persen dari total pendapatan daerah.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,96 persen secara tahunan pada kuartal I-2025. Inflasi pun tetap terjaga, tercatat hanya 1,94 persen secara tahunan per April 2025.
Kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi juga tergambar dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai angka 111,6 atau berada di zona optimistis. Masyarakat dinilai masih percaya bahwa kondisi ekonomi saat ini dan ke depan akan tetap kondusif bagi konsumsi dan investasi.
Sementara itu, sektor riil tetap menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi daerah. Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat pada level 112,72, menandakan daya beli petani relatif terjaga. Meski Nilai Tukar Nelayan (NTN) sedikit turun ke 99,28, namun indikator ini masih mencerminkan ketahanan konsumsi rumah tangga di pesisir.
Comments