Pajak.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh kecil terhadap inflasi April 2022 yang tercatat sebesar 0,95 persen. Pengaruh besar inflasi dipicu oleh kenaikan harga komoditas, antara lain minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax. BPS menyebut, angka inflasi April 2022 ini tertinggi sejak Januari 2017 yang tercatat 0,97 persen.
“Jadi kalau dilihat, ya memang komoditas yang dipengaruhi PPN mengalami inflasi. Tapi memberi andilnya kecil, masih di bawah 0,01 persen. Kalau kita hitung masih di bawah 0,01 persen karena dia untuk barang tertentu,” ungkap Kepala BPS Margo Yuwono, dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, yang disiarkan secara virtual (9/5).
Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 4A dan 16B Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), banyak barang dan jasa yang tidak dikenai PPN 11 persen, antara lain bahan pokok; makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung; uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga; jasa keagamaan, pendidikan, kesehatan; jasa angkutan umum di darat serta air ; dan sebagainya.
Margo menyebutkan, pendorong utama inflasi April 2022 adalah kenaikan harga komoditas, seperti tembakau yang memiliki kontribusi terhadap inflasi sebesar 0,46 persen, minyak goreng 0,19 persen, BBM jenis Pertamax 0,16 persen, daging ayam ras 0,9 persen, tarif angkutan udara 0,8 persen, dan ikan segar 0,4 persen.
Bila dilihat dari komponennya, kenaikan harga bensin menjadi penyumbang terbesar inflasi. Seperti diketahui, BBM jenis Pertamax pada 1 April 2022 yang disesuaikan oleh pemerintah menjadi 12.500 per liter dari sebelumnya di kisaran Rp 9.000 hingga Rp 9.400 per liter.
“Sehingga bensin ini menyumbang inflasi sebesar 0,16 persen kepada kelompok transportasi. Pada kelompok angkutan udara juga memberikan andil kepada inflasi April sebesar 0,08 persen. Itu terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditetapkan kementerian perhubungan untuk avtur,” jelas Margo.
Lalu, pada komponen perumahan, seperti air, listrik, dan bahan bakar makanan (gas atau minyak tanah) mencatatkan inflasi 0,28 persen; penyedia makanan dan minuman 0,55 persen; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,75 persen. Ketiga kelompok ini memberikan andil inflasi 0,05 persen.
Selanjutnya, pada komponen perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga juga mengalami inflasi 0,66 persen dengan andil 0,04 persen. Sedangkan komponen kesehatan mengalami inflasi 0,31 persen dengan kontribusi 0,01 persen. Di sisi lain, komponen pakaian dan alas kaki justru mengalami deflasi 0,01 persen.
BPS juga mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) di 90 kota mengalami inflasi. Adapun inflasi tertinggi terjadi di wilayah Tanjung Pandan yang mencapai 2,85 persen, sementara inflasi terendah terjadi di wilayah Gunungsitoli yang sebesar 0,22 persen.
“Maka, laju inflasi tahun 2022 sudah mencapai 2,15 persen, sedangkan laju inflasi dari tahun ke tahun mencapai 3,47 persen,” kata Margo.
Di sisi lain, Ia mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi lonjakan inflasi imbas kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina. BPS memproyeksi, inflasi akan naik seiring dengan lonjakan harga komoditas secara global. Inflasi secara global bisa memengaruhi perekonomian nasional pada kuartal selanjutnya.
“Koreksi pertumbuhan ekonomi dan perubahan inflasi perlu diantisipasi, terkait bagaimana mengelola ekonomi pada 2022. Kondisi ini (geopolitik Rusia dan Ukraina) membuat Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund atau IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi selama 2022 yang diperkirakan bisa mencapai 5,6 persen diturunkan menjadi 5,4 persen,” ungkap Margo.
