in ,

Kanwil DJP Jateng II Menangkan Sidang Praperadilan yang Diajukan Wajib Pajak

Kanwil DJP Jateng II Menangkan Sidang Praperadilan yang Diajukan Wajib Pajak
FOTO: IST

Kanwil DJP Jateng II Menangkan Sidang Praperadilan yang Diajukan Wajib Pajak

Pajak.com, Surakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II (Kanwil DJP Jateng II) bersama Direktorat Peraturan Perpajakan II Kantor Pusat DJP menangkan sidang perkara atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Wajib Pajak (PT X), di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Surakarta.

Hakim tunggal sidang praperadilan dalam Amar Putusan atas Perkara Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Skt menyatakan bahwa permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Selain itu, putusan juga membebankan biaya perkara kepada pemohon/Wajib Pajak.

Kepala Kanwil DJP Jateng II Slamet Sutantyo berpandangan, kemenangan hasil putusan praperadilan ini menjadi afirmasi bahwa prosedur yang dijalankan oleh DJP dalam melakukan proses penegakan hukum telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Hal ini juga memperkuat posisi DJP dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia,” tegas Slamet dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com(4/7).

Baca Juga  “Core Tax” Tingkatkan Kepatuhan dan “Tax Ratio”, Penerimaan Pajak Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jateng II Basuki Rakhmad memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan tim advokasi Kantor Pusat DJP untuk menindaklanjuti setiap hasil putusan.

“Langkah ini menunjukkan komitmen DJP dalam menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” imbuh Basuki.

Kronologis Pengajuan Hingga Kemenangan Praperadilan Kanwil DJP Jateng II

Awalnya, Wajib Pajak (PT X) mengajukan permohonan praperadilan ke PN Surakarta terhadap tindakan pemeriksaan bukti permulaan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Jateng II. Adapun termohon dalam perkara ini adalah direktur jenderal pajak, kepala Kanwil DJP Jateng II, para petugas pemeriksa bukti permulaan, dan kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali.

Menurut Wajib Pajak, penggeledahan dan penyitaan terhadap data elektronik yang didokumentasikan pada Berita Acara Perolehan Data Elektronik adalah tindakan tidak sah. Selain itu, surat-surat pembukuan yang didokumentasikan pada tanda terima peminjaman yang dilaksanakan pada 30 Mei 2023 juga dianggap tidak sah. Wajib Pajak menilai proses peminjaman berkas dan perolehan data elektronik merupakan suatu upaya paksa, sehingga harus mendapat izin dari ketua PN Surakarta.

Baca Juga  AKP2I Umumkan Perubahan Pengurus Pusat Periode 2024 – 2025

Sidang pun berlangsung pada 24 Juni – 1 Juli 2024 dengan menghadirkan ahli dari kedua belah pihak. Pihak DJP menghadirkan 2 Ahli, yaitu ahli hukum pidana dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dan ahli hukum administrasi negara dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Hingga akhirnya PN Surakarta memtuskan memenangkan sidang perkara atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Wajib Pajak (PT X).

Definisi Praperadilan dalam Perpajakan 

Praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimaknai dan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum. Sebab pada dasarnya praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan juga ganti kerugian.

Baca Juga  Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Turunkan “Threshold” PKP

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 telah terjadi perluasan objek praperadian, meliputi sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Putusan MK ini dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *