Pajak.com, Swiss – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah Indonesia akan mengenakan pajak ekspor yang lebih tinggi bila dipaksa untuk melakukan ekspor bahan baku oleh global. Ia memastikan, Indonesia tidak akan mengekspor bahan baku untuk mengembangkan kendaraan listrik, khususnya komoditas mineral. Hal itu Bahlil sampaikan dalam Forum World Economic Forum (WEF) 2022 Davos, Swiss, (23/5).
Sekilas informasi, apa itu pajak ekspor? Pajak ekspor adalah pengenaan pajak pada aktivitas ekspor atau keluarnya barang dari wilayah pabean Indonesia ke luar negeri. Adapun objek pajak ekspor adalah Jasa Kena Pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak (BKP). Untuk JKP, misalnya, pajak ekspor dikenakan pada setiap penyerahan JKP dari satu pihak kepada pihak lain di luar daerah pabean. Adapun maksud dari daerah pabean adalah wilayah Indonesia, beberapa lokasi pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta kegiatan pada landasan kontinen. Pajak ekspor ini dibebankan kepada Wajib Pajak sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Bagaimana cara perhitungan pajak ekspor? Sebagai contoh, perhitungan pajak ekspor untuk barang, yaitu sebagai berikut:
- Perhitungan berdasarkan prinsip ad valorem (persentase), yakni pajak ekspor = tarif pajak ekspor x HPE x jumlah satuan barang x kurs.
- Perhitungan berdasarkan prinsip ad naturam (spesifik), yaitu pajak ekspor = tarif pajak ekspor x jumlah satuan barang x kurs.
Bahlil mengingatkan, beberapa tahun belakangan Indonesia mendeklarasikan penyetopan ekspor nikel. Melalui kebijakan itu, Indonesia ingin mengembangkan ekosistem industri baterai untuk mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. Di sisi lain, sejumlah negara membuat regulasi yang mengharuskan pabrik sel baterai (battery cell) dibangun dekat dengan pabrik mobil listrik.
“Tapi sejumlah negara lain memprotes kebijakan itu. Kalau pun ekspor harus dilakukan, bahan baku komoditas itu harus sudah diolah minimal 60 sampai 70 persen. Contoh lain terjadi ketika Indonesia menyetop ekspor batu bara yang dianggap mencemari lingkungan. Tetapi, negara-negara lain juga protes. Jadi ketika kami dipaksa untuk bahan baku kami dikirim, maka kami akan kenakan pajak ekspor yang lebih. Karena kami ingin ada kolaborasi yang baik,” jelas Bahlil dikutip Pajak.com, (24/5).
“Indonesia membuka diri agar semua negara bisa ikut ambil bagian membangun industri kendaraan listrik dan ekosistemnya di Indonesia. Menurut kami, ini kebijakan politik internal negara tertentu,” tambah Bahlil.
Ia mencontohkan, perusahaan asal Jerman Volkswagen AG (VW) dan BASF awalnya berencana untuk investasi baterai listrik, namun hingga tahap pengembangan, kedua perusahaan hanya membangun prekursor (senyawa yang menjadi pembentuk bahan lain). Dengan demikian, seharusnya kedua perusahaan itu akan dikenakan pajak ekspor yang lebih tinggi. Namun, karena prekursor merupakan hasil olahan nikel, maka pajak yang dikenakan akan lebih kecil dibandingkan perusahaan mengekspor bahan baku mentah atau belum diolah.
“Dia akan bangun sampai prekursor, selebihnya dia ekspor. No problem. Palingan dia akan dikenakan pajak ekspor yang jauh lebih kecil ketimbang dia harus ekspor dari bahan baku HPAL (high pressure acid leach),” tambahnya.
Sebagai informasi, tahapan pengembangan baterai kendaraan listrik yaitu penambangan, pemurnian (smelting/refinery), prekursor, battery cell, battery pack, baru kemudian daur ulang (recycling).
Selain itu, Bahlil berharap, WEF 2022 menjadi forum kolaborasi dunia untuk mewujudkan ekonomi dan industri hijau. Di kesempatan ini Indonesia juga menawarkan dua kawasan industri terbaik di Indonesia untuk dikembangkan.
“Dunia harus berkolaborasi untuk mewujudkan visi lingkungan global maupun negara masing-masing melalui green industry dan green economy. Kami siapkan dua kawasan industri terbaik yang ada di Indonesia. Pertama, itu ada di Batang Jawa Tengah, harga tanah kompetitif, itu cuma 350 meter dari tol, ada rel kereta api, dekat pelabuhan, satu jam dari Semarang. Industri ini menggunakan energi baru terbarukan dari PLN (PT Perusahaan Listrik Negara) dan dapatkan sertifikat. Kedua, ada Kaltara (Kalimantan Utara), ini kawasan didesain jauh lebih baik dan besar (untuk mengembangkan) industri hijau. Cukup luar biasa untuk dimanfaatkan,” sebutnya.
Selain dihadiri Bahlil, Paviliun Indonesia di WEF 2022 Davos juga diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, Menteri Kominikasi dan Informasi Johnny G Plate, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Duta Besar Indonesia untuk Swiss Muliaman Hadad, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid.
