Indef Beberkan Dampak Jika Masyarakat Terapkan “Frugal Living” Akibat Wacana Kenaikan Tarif PPN 12 Persen
Pajak.com, Jakarta – Tren hidup hemat atau frugal living kini semakin banyak disuarakan masyarakat melalui media sosial. Fenomena frugal living muncul sebagai reaksi terhadap rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, membeberkan sederet dampak dari tren ini terhadap perekonomian.
Eko menjelaskan, jika gaya hidup hemat semakin meluas, maka akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Meskipun gaya hidup tersebut merupakan hak setiap individu, jika dilakukan secara masif dapat memberikan dampak negatif pada perekonomian, khususnya sektor konsumsi.
“Hidup hemat itu hak masyarakat, apalagi kalau daya beli sedang lemah. Tapi jika terlalu banyak masyarakat mengurangi pengeluaran, konsumsi akan semakin tertekan. Dengan begitu, perekonomian bisa turun lebih dalam,” ujar Eko kepada awak media, dikutip Pajak.com pada Jumat (22/11).
Ia menambahkan bahwa kondisi ini dapat memengaruhi proyeksi omzet dunia usaha yang sudah menghadapi banyak tantangan, terutama jika tren hemat terus berlanjut hingga tahun depan.
Lebih lanjut, Eko menyatakan bahwa dampak penurunan konsumsi ini juga bisa memperburuk proyeksi dunia usaha. “Kalau itu tidak dilakukan, konsumsi akan normal lagi. Ada ekspektasi apalagi dunia usaha sedang banyak merencanakan tahun depan. Kalau di awal tahun sudah dihajar dengan kenaikan, proyeksi mereka dan target omzet akan sangat rendah. Ini bisa menciptakan gelombang penurunan konsumsi yang lebih dalam,” jelasnya.
Eko juga menyoroti penurunan angka konsumsi rumah tangga yang saat ini berada di level 4,9 persen. Jika tren frugal living terus berlanjut, angka ini bisa turun lebih jauh. “Konsumsi kita bisa saja turun ke 4,8 persen atau bahkan 4,75 persen, tergantung momen. Juga apakah frugal living saat hari raya atau apa itu, konsumsi kita meningkatnya musiman,” tambahnya.
Stimulus Dibutuhkan untuk Menopang Daya Beli
Melihat lemahnya daya beli masyarakat dan kondisi manufaktur yang melesu, Eko menekankan pentingnya pemberian stimulus oleh pemerintah. “Pemerintah harus berdiri di tengah, jangan hanya menyelamatkan kasus besar seperti perusahaan besar saja, tapi juga memikirkan sektor lain,” tuturnya.
Eko menyebutkan bahwa Purchasing Managers Index (PMI) yang menurun menjadi indikasi bahaya bagi sektor industri. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan insentif, baik fiskal maupun nonfiskal. “Kalau insentif fiskalnya berat, pemberantasan pungli bisa menjadi langkah signifikan untuk memberi ekspektasi positif ke dunia usaha. Selain itu, memperbaiki logistik indeks,” jelas Eko.
Untuk insentif nonfiskal, ia menekankan pada penegakan hukum dan pencegahan impor ilegal. “Tata kelola penegakan hukum mencegah impor ilegal, itu sudah merupakan insentif yang penting,” ujarnya.
Solusi untuk Kelas Menengah
Untuk masyarakat kelas menengah, Eko menilai diperlukan insentif yang lebih kreatif dan sesuai kebutuhan. “Kelas menengah itu unik, mereka tidak bisa diberi bantuan sosial. Tapi, misalnya, tarif angkutan umum tidak naik dulu, itu sudah menjadi insentif yang bagus. Atau, misalnya, memperbanyak wifi gratis untuk menghemat biaya pulsa,” katanya.
Eko juga mengusulkan insentif yang berkaitan dengan pendidikan, seperti kursus gratis. Menurutnya, ini penting agar anak-anak dari keluarga kelas menengah tetap mendapatkan akses untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka.
Rencana kenaikan PPN di tengah tren frugal living menjadi tantangan besar bagi pemerintah, yang harus mempersiapkan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan ekonomi.
Comments