Pajak.com, Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyebutkan, realisasi kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan Agustus 2021 mencapai Rp 277,7 triliun atau 93,1 persen dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021. Capaian ini tumbuh 19,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Menurut Febrio, kinerja PNBP yang positif dikarenakan kenaikan harga komoditas yang terjadi sejak awal 2021.
“Kita lihat dari sisi penerimaan negara sudah tertolong, bahkan PNBP-nya cukup sangat tinggi. Harga-harga komoditas berkontribusi secara langsung terhadap APBN kita, mendorong pemulihan untuk saat ini,” tuturnya dalam konferensi pers virtual bertajuk APBN Kinerja dan Fakta (KiTA), pada (23/9).
Febrio mengelaborasi, bahwa realisasi PNBP itu berasal dari lima kantong sumber. Pertama, dari pendapatan sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (migas) yang tumbuh sebesar 8,7 persen. Kinerja ini mencapai 72,7 persen dari target yang telah ditetapkan APBN.
“Kenaikan pendapatan SDA migas terutama disebabkan kenaikan ICP (Indonesian crude price) selama sembilan bulan terakhir,”tambahnya.
Kedua, dari pendapatan SDA nonmigas yang tumbuh 72,2 persen. Pertumbuhan ini mencapai 98,4 persen dari target APBN. Faktor pemantik kinerja SDA nonmigas adalah kenaikan harga komoditas dan volume produksi batu bara, nikel, emas, perak, tembaga, dan timah. Kemudian, didukung pula oleh kenaikan dari sektor kehutanan dan panas bumi. Secara spesifik, peningkatan terjadi pada produksi kayu dan penggunaan areal kawasan hutan.
“Pembayaran piutang PNBP penggunaan kawasan hutan dan wajib bayar PNBP untuk minerba (pertambangan mineral dan batu bara), serta kenaikan pendapatan pengusahaan panas bumi,” jelas Febrio.
Ketiga, pendapatan kekayaan negara dipisahkan naik 110,4 persen dari target APBN. Capaian ini dipengaruhi oleh kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui setoran dividen.
Keempat, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang tumbuh 94,9 persen—127,5 persen dari target APBN. Kelima, dan pendapatan PNBP lainnya yang tumbuh 37,5 persen—83,1 persen dari target APBN.
“Kenaikan pendapatan dari BLU melalui pengelolaan dana kelapa sawit, layanan pendidikan, dan jasa penyelenggaraan telekomunikasi. Sementara pendapatan lainnya meliputi kenaikan hasil tambang batu bara, pendapatan minyak mentah, dari kepolisian, layanan agrarian, dan sebagainya,” jelas Febrio.
Kendati kinerja PNBP tumbuh positif, Febrio mengatakan, pemerintah masih tetap waspada apabila terjadi gejolak ekonomi global di tahun 2022 yang berdampak pada penurunan harga komoditas.
“Sisi belanja terkelola dengan baik untuk tambahan belanja akibat kenaikan harga ICP, masih terkelola dengan baik. Dampaknya terhadap APBN dan postur kita tetap berada dalam range yang sangat terkelola dengan baik,” pungkas Febrio.
Selain PNBP, penerimaan kepabeanan dan cukai dinilai tumbuh positif, yaitu sebesar Rp 158 triliun atau 73,5 persen dari target APBN sebesar Rp 215 triliun—tumbuh 30,4 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kinerja ini didorong antara lain karena kenaikan cukai hasil tembakau (CHT).
“Pada Agustus 2021, penerimaan CHT sebesar Rp 111,1 triliun atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan Agustus 2020. Hal ini dipengaruhi produksi dan penyesuaian tarif. Tapi perlu diingat, makin tinggi cukainya, makin tingginya insentif rokok ilegal. Sedangkan bea keluar juga tumbuh tinggi karena dipicu naiknya harga ekspor komoditas sawit dan batu bara,” jelas Sri Mulyani.
Selanjutnya, sumber penerimaan negara terbesar adalah berasal dari pajak. Realisasi penerimaan pajak juga dinilai membaik, yaitu mencapai sebesar Rp 741,3 triliun atau 60,3 persen dari target senilai Rp 1.229,6 triliun.
Dengan demikian, realisasi pendapatan negara dari pajak, bea dan cukai, serta PNBP hingga Agustus 2021 mencapai Rp 1.177,6 triliun atau sekitar 67,5 persen dari target senilai Rp 1.743,6 triliun.
“Pendapatan kita tumbuhnya 13,9 persen, bandingkan dengan tahun lalu yang terkontraksi 13,1 persen,” tambah Sri Mulyani.
